Anton Sihomboing
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu mengevaluasi importir bahan pangan, seperti Gula, Beras dan Holtikultura. Sebab, yang terjadi sekarang ini cenderung hanya menguntungkan pihak swasta dan sebaliknya merugikan para petani, bahkan masyarakat secara keseluruhan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesi (GINSI), Anton Sihombing, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (10/10).
Menurutnya, penanganan impor bahan pangan ada baiknya diberikan kepada BUMN, bukan kepada swasta yang dianggap nakal, karena hanya mencari keuntungan semata, bahkan ironisnya tidak mau bergabung dengan organisasi resmi seperti GINSI.
"Jika importir pangan tidak dievaluasi segera, saya khawatir akan menutup berkembangnya produk petani dalam negeri dan sebaliknya memberi peluang yang besar bagi produk luar” kata Anton sembari memberi contoh, Jeruk produk petani Sumut tidak berkembang karena kalah bersaing dengan produk asing.
Kata Anton, jeruk di Sumut hanya dihargai Rp 8.000/kg, sehingga tidak menguntungkan bagi petani karena tidak sebanding dengan biaya petik dan biaya angkut hingga sampai ke pasar.
Anton memprediksi, saat ini produk pangan dari luar negeri, termasuk dari Brazilia sudah membanjiri pasar Indonesia. Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan berlarut larut akan menghambat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
Ketua DPP Golkar Bidang Tani dan Laut ini mengharapkan agar Presiden Jokowi memilih menteri yang mampu mengikuti irama kerja presiden. Bahkan, presiden memerlukan staf khusus bidang kelautan untuk mempercepat proses pembangunan bangsa Indonesia, termasuk bidang kelautan ke arah kemajuan yang lebih nyata.
"Kerja keras dan niat tulus Presiden untuk membangun bangsa ini akan lebih cepat terwujud jika pembantunya mampu mengikuti irama dan keinginan Presiden,” tukasnya.
Anton Sihombing, selaku Ketua Umum Ikatan Nakhoda Seluruh Indonesia, juga meminta agar pemerintah menertibkan pungutan liar di berbagai pelabuhan Indonesia.
"Saya dapat masukan ada kapal yang ditahan Kamla (Keamanan Laut) sampai berbulan bulan hanya karena kasus penangkapannya tidak diproses," ujar Anton.
Menurutnya, banyak kapal di pelabuhan tidak beroperasi hanya karena pemilik kapal tidak mampu memenuhi banyaknya aturan dari berbagai instansi. Seperti Bakamla, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Otoritas pelabuhan lainnya.
Ironisnya, kata Anton, tahun depan pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp2 triliun di bidang pelayaran. Mestinya, dana sebesar itu sudah cukup membeli kapal yang dapat mempekerjakan lulusan sekolah pelayaran, bukan malah memberi subsidi.
KEYWORD :Menteri Perdagangan Importir Bahan Pangan Anton Sihombing
