Dewan Keamanan dan Perdamaian (PSC) Uni Afrika (Foto: Anadolu)
Jakarta, Jurnas.com - Kesepakatan damai telah dicapai antara pemerintah Republik Afrika Tengah dan 14 kelompok bersenjata setelah dialog langsung pertama mereka yang bertujuan mengakhiri konflik bertahun-tahun
Kesepakatan damai itu merupakan harapan langka bagi negara miskin yang terkurung daratan tempat pertempuran antaragama dan antar komunal terus berlanjut sejak 2013. Ribuan orang telah terbunuh dan ratusan ribu orang terlantar dalam konflik yang telah mengirim dua orang ke Pengadilan Kriminal Internasional.
"Saya bertekad untuk bekerja dengan presiden dan pemerintahnya untuk mengatasi keprihatinan saudara-saudara kita yang mengangkat senjata," kata direktur Kabinet Republik Afrika Tengah Firmin Ngrebada, dilansir The National, Minggu (03/02).
AS Kutuk Serangan Brutal Pemberontak di Mali
Para pihak akan menandatangani rancangan perjanjian, yang berfokus pada pembagian kekuasaan dan keadilan transisi, media pemerintah Sudan melaporkan, mengutip kepala negosiator Sudan Atta Al Manan. Kesepakatan akhir diharapkan akan ditandatangani pada hari Rabu. Pembicaraan dimulai 24 Januari di Khartoum.
"Ini adalah hari yang menyenangkan bagi Republik Afrika Tengah dan semua rakyatnya," kata komisioner AU untuk perdamaian dan keamanan, Smail Chergui.
Pertempuran itu telah membawa risiko besar genosida, PBB telah memperingatkan. Konflik dimulai pada 2013 ketika pemberontak yang mayoritas Muslim Seleka merebut kekuasaan di ibukota, Bangui. Sebagian besar milisi anti-Balaka yang beragama Kristen melawan. Sejumlah masjid dibakar. Para imam dan pemimpin agama lainnya terbunuh. Banyak Muslim meninggalkan negara itu setelah gerombolan massa memenggal kepala dan memotong-motong beberapa di jalan-jalan.
Pertempuran ganas di negara yang lebih dikenal dengan kudeta daripada kekerasan antaragama begitu mengkhawatirkan sehingga Paus Francis melakukan kunjungan berani pada tahun 2015, melepaskan sepatunya dan menundukkan kepalanya di Masjid Pusat di kawasan Muslim terakhir di ibukota, Bangui.
"Bersama-sama kita mengatakan `tidak` terhadap kebencian," kata paus.
Kekerasan itu tidak pernah hilang, mengintensifkan dan menyebar tahun lalu setelah masa damai relatif ketika kelompok-kelompok bersenjata bertempur di tanah yang kaya akan emas, berlian dan uranium.
Setelah lebih dari 40 orang tewas dalam serangan pemberontak di sebuah kamp orang terlantar pada bulan November, baik pemimpin misi penjaga perdamaian PBB yang beranggotakan 13.000 orang dan perdana menteri negara itu sama-sama mengakui kekurangan dalam tanggapan tersebut. "Saya tahu bahwa kami tidak memiliki semua sarana yang diperlukan untuk melindungi rakyat kami," kata perdana menteri.
Dalam sebuah laporan suram tahun lalu yang menandai lima tahun konflik, agen anak-anak PBB itu mengatakan para pejuang sering menargetkan warga sipil daripada menyerang satu sama lain, menyerang fasilitas kesehatan dan sekolah, masjid dan gereja serta kamp-kamp untuk para pengungsi. Setidaknya setengah dari lebih dari 640.000 orang terlantar adalah anak-anak, katanya, dan ribuan orang diperkirakan telah bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata, seringkali di bawah tekanan.
Bulan lalu ketua federasi sepakbola Republik Afrika Tengah muncul di Pengadilan Pidana Internasional untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap tahun lalu di Prancis atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Patrice-Edouard Ngaissona dituduh memimpin anti-Balaka selama setidaknya satu tahun di awal pertempuran.
Pada bulan November seorang pemimpin milisi Republik Afrika Tengah dan anggota parlemen, Alfred Yekatom, membuat penampilan ICC pertamanya, dituduh melakukan kejahatan termasuk pembunuhan, penyiksaan dan penggunaan tentara anak-anak. Dia diduga memerintahkan sekitar 3.000 pejuang di sebuah milisi yang sebagian besar beragama Kristen di dan sekitar ibukota pada awal pertempuran. Dia ditangkap tahun lalu setelah melepaskan tembakan di parlemen.
Sejauh ini tidak ada pejuang Seleka yang secara terbuka dijadikan sasaran oleh kepala jaksa pengadilan, Fatou Bensouda.
Ketika pembicaraan damai dimulai bulan lalu, Dewan Pengungsi Norwegia memperingatkan "malapetaka" jika tidak ada kesepakatan tercapai, mengatakan siklus berulang kekerasan di salah satu negara termiskin di dunia telah "mendorong perlawanan rakyat ke titik puncaknya."
Mayoritas 2,9 juta orang di Republik Afrika Tengah sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, kata kelompok itu.
Pada hari Kamis, Dewan Keamanan PBB memutuskan dengan suara bulat untuk memperpanjang embargo senjata di Republik Afrika Tengah selama satu tahun tetapi meningkatkan kemungkinan bahwa itu dapat dicabut lebih awal karena pemerintah telah lama mendesak.
KEYWORD :Afrika Tengah Kelompok Pemberontak
