Kasus Bupati Halmahera Timur Segera Disidang

Jakarta - Kasus suap dengan tersangka Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan tak lama lagi akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidan Korupsi (Tipikor). Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang menjerat Rudi Erawan.

Dikatakann Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, berkas penyidikan tersangka Rudi Erawan telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim penyidik telah melimpahkan berkas penyidikan, barang bukti dan tersangka Rudi Erawan ke tahap penuntutan atau tahap II ‎pada Jumat kemarin.‎

"Telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka RE dalam kasus dugaan menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 ke tahap penuntutan atau tahap II," ucap  Febri melalui pesan singkat, Sabtu (26/5/2018).‎

Pasca pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Rudi Erawan. Surat dakwaan selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan. Sedianya persidangan Rudi akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.‎

"Sidang rencananya akan diselenggarakan di Pengadilan Tipikor Jakarta," ujar Febri.

‎Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sekitar 27 saksi. ‎Para saksi itu yang telah diperiksa di antaranya Direktur Utama PT. Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Kempupera, Amran Hi Mustary, Anggota DPR Bambang Wuryatmo, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian PUPR, Ketua DPRD Provinsi Maluku 2014-2019,‎ Direktur CV Putra Mandiri, dan pihak swasta lainnya.

Rudi Erawan sendiri telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka sebanyak empat kali. ‎Dalam kasus ini, Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR. ‎Suap dan gratifikasi itu diserahkan Abdul Khoir kepada Rudi Erawan melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Amran yang digelar pada Senin 13 Februari 2018 lalu, Rudi Erawan yang dihadirkan sebagai saksi mengaku merekomendasikan Amran untuk menjadi Kepala BPJN IX melalui Fraksi PDIP. Rekomendasi itu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. ‎Selain Hasto, Rudi mengaku menghubungi Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto dengan harapan promosi jabatan Amran dapat disampaikan ke DPD PDI-P.  

Orang kepercayaan Amran, Imran S Djumadil sebelumnya juga mengaku pernah beberapa kali mengantarkan uang pada Rudi Erawan. Salah satunya, titipan uang Rp 3 miliar yang diduga bagian dari suksesi Amran sebagai kepala BPJN IX Maluku.‎

KEYWORD :

Halmahera Timur Rudi Erawan KPK

Gara-gara Kasus Tumbler Anita, Satpam KAI Panik

Momen Prabowo Temui Korban Banjir di Pengungsian

Kabar Terkini Aceh Daerah Tamiang Usai Terputus Kontak Karena Banjir

Main Sepatu Roda di Jalanan, Creator Ngaku Termotivasi Polisi

Begini Trik Cara Tidur Istri Agar Suami Betah

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual