Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhamma
Jakarta - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhammad meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan aliran dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terbukti menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri. Khususnya LSM yang mendapatkan aliran dana dari Uni Eropa.
Menurut Fadel, para LSM itu harus ditindak tegas atas sikapnya menjelek-jelekan industri minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa. Apalagi sejumlah LSM asal Indonesia itu menyebutkan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri merusak lingkungan.“Semua makin runyam setelah setelah LSM tersebut menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kelapa sawit kita di Indonesia,” kata Fadel pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).Politisi Partai Golkar itu mengaku sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada PPATK, dan dirinya diminta menyiapkan surat-surat, dan PPATK akan menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Uni Eropa.Baca juga.. :
Gubernur Gorontalo dua periode itu menjelaskan, resolusi Uni Eropa itu sangat merugikan 50 juta rakyat Indonesia yang bergantung kepada kelapa sawit, termasuk para petani dan buruh. Menurutnya, Resolusi Parlemen Uni Eropa itu diskriminatif akibat kampanye negatif LSM terhadap sawit Indonesia. Apalagi dana yang digelontorkan untuk LSM itu sangat besar.“Saya menemukan tiga hal perihal sikap LSM ini. Pertama, ternyata yang mempublikasi informasi-informasi yang tidak baik soal Indonesia di luar negeri, adalah LSM yang telah dibayar ini. Mereka dibayar untuk kepentingan bisnis dan politik di Eropa. Mereka telah menggadaikan nama baik Indonesia di luar negeri dengan mencederai nasib rakyat yang bekerja di industri kelapa sawit Indonesia,” papar Fadel.
