Demokrat: Meski PDIP Oposisi, bukan Berarti Tak Terlibat Korupsi

Jakarta - Meski PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyno (SBY), bukan berarti partai tersebut bersih dalam tindak kejahatan korupsi.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (24/3).

Menurutnya, perbuatan korupsi bukanlah ditentukan oleh posisi partai politik sebagai oposisi atau sebagai penguasa. "Sehingga meski PDIP sebagai oposisi saat itu, bukan berarti kader PDIP bersih dan tidak ada yang terlibat korupsi," tegasnya.

Hal itu menyikapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengingatkan, posisi partainya ketika proyek e-KTP tengah digodok yakni sebagai oposisi. Saat proyek e-KTP digodok, diketahui pemerintahan dipimpin oleh SBY.

Kata Ferdinand, sangatlah tidak bijak dan tidak elok apa yang dilakukan oleh Hasto sebagai Sekjen PDIP. Menurutnya, Hasto mencoba menggiring kesalahan kepada pemerintahan saat itu sebagai perbuatan cuci tangan.

"Menyalahkan dan menggiring kesalahan kepada pemerintah kala itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain," katanya.

Sebab, lanjut Ferdinand, perilaku korupsi adalah terkait moral seseorang sehingga tidak takut menerima suap atau melakukan korupsi. Jadi tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau sebagai penguasa.

"Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto yang hanya untuk cuci tangan," tegasnya.

Sebelumya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan, posisi partainya ketika proyek e-KTP tengah digodok yakni sebagai oposisi. Saat proyek e-KTP digodok, diketahui pemerintahan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi," kata Hasto dalam rilis resminya, Kamis (22/3).

Ucapan Hasto merupakan respon dari nyanyian Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana kasus korupsi e-KTP masing-masing USD 500 ribu.‎ Saat proyek e-KTP bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, sementara Pranomo duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

KEYWORD :

Kasus e-KTP Setya Novanto Puan Maharani Pramono

Gara-gara Kasus Tumbler Anita, Satpam KAI Panik

Momen Prabowo Temui Korban Banjir di Pengungsian

Kabar Terkini Aceh Daerah Tamiang Usai Terputus Kontak Karena Banjir

Main Sepatu Roda di Jalanan, Creator Ngaku Termotivasi Polisi

Begini Trik Cara Tidur Istri Agar Suami Betah

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual