Etnis Rohingya (Foto: Fred Dufour/AFP)
Washington - Deputi Luar Negeri Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Myanmar, menyusul serangan etnis Rohingya yang memaksa hampir setengah juta orang mencari suaka ke Bangladesh. Sanksi itu termasuk undang-undang di bawah Global Magnitsky.
"Kami mengungkapkan keprihatinan serius atas kejadian belakangan yang menimpa Rakhine, Myanmar dan kekerasan yang menyakitkan dirasakan oleh Rohingya dan lainnya," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Sangat penting, setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kekejaman itu, termasuk aktor dan warga negara non-negara, bertanggung jawab," tambahnya
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Sejak kekerasan di negara itu meletus pada akhir Agustus, hampir lebih setengah juta etnis Rohingya meninggalkan Myanmar mencari suaka ke Negeri tak bertuan, Banladesh.
Menter Luar Negara Rex Tillerson mengatakan, Amerika Serikat memegang kepemimpinan militer Myanmar yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Rohingya. Ia menjelaskan, Gedung Putih akan melakukan tindakan apapun terhadap para pemimpin militer Myanmar akibat kekerasan tersebut.
Pengumuman itu disampaikan menjelang kunjungan Presiden Amerika Seriakt, Donald Trump ke Asia Tenggara awal bulan di Manila untuk menghadiri KKT ASEAN.
Kunjungan menunjukkan respon Amerika Serikat terhadap krisis Rohingya yang sudah berlangsung sebeulan namun belum menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih luas yang ditangguhkan di bawah pemerintahan Obama.
Meski begitu, para kritikus menilai pemerintahan Trump bertindak terlalu lambat dan malu-malu dalam menanggapi krisis Rohingya. Namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan tangkas mengatakan, "Kami mengeksplorasi mekanisme akuntabilitas yang berdasarkan undang-undang Amerika Serikat termasuk sanksi sesuai Global Magnitsky."
Sejauh ini Amerika Serika mencegah pejabat dan mantan pejabat militer Myanmar bepergian ke Amerika Serika, juga melarang tentara Myanmar di Rakhine mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat.
"Kami telah membatalkan undangan untuk pasukan keamanan senior Burma untuk menghadiri acara yang disponsori Amerika Serikat; kami bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendesak agar Burma mengizinkan akses tanpa hambatan ke wilayah yang relevan untuk Misi Pencarian Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kemanusiaan internasional, dan media, "kata pernyataan tersebut.
Washington juga akan berkonsultasi dengan sekutu dan mitra mengenai opsi akuntabilitas di PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan tempat-tempat lain yang sesuai," katanya.
KEYWORD :Myanmar Bangladesh Rohignya PBB Amerika Serikat
