Marlen Sitompul | Senin, 31/07/2017 19:20 WIB
Jakarta - Pimpinan DPR meminta agar polemik penggunaan dana haji untuk membiayai infrastruktur segera diakhiri. Hal itu setelah Presiden Jokowi meralat wacana penggunaan dana haji tersebut.
Wakil Ketua
DPR Fahri Hamzah mengatakan, polemik dana haji sebaiknya diakhiri dan mulai memberikan masukan kepada BPKH (Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji).
"Mari akhiri polemik itu dan kita mulai masukkan usulan kepada BPKH yang baru terbentuk. Ada banyak masalah dalam penyelenggaraan haji sejak hulu sampai hilir," kata Fahri, di Gedung
DPR, Jakarta, Senin (31/7).
Kata Fahri, BPKH sebagai pengurus yang baru dilantik seharusnya fokus memikirkan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Menurutnya, ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia jika berpikir sebagai pemain dalam industri haji dan umrah.
"Mulai sektor jasa sampai produk dan infrastruktur haji dengan penghasilan yang menggiurkan. Itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang," terangnya.
Fahri melanjutkan, hasil dari investasi selanjutnya tetap diarahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. "Sebab bagaimanapun dana itu adalah dana ibadah," tegasnya.
Sebab, kata Fahri, masih banyak persoalan penyelenggaraan haji yang mesti dibenahi. Misalnya, di hulu masih ada fase persiapan yang tidak sempurna.
"Mulai soal manasik yang belum maksimal terutama bagi yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri sampai soal usia jamaah yang terlalu tua karena terlalu lama menabung," katanya.
Di Hilir, lanjut Fahri, ada banyak masalah mulai soal penginapan, makanan dan kesehatan yang fasilitas tersedianya masih belum ideal.
"Di luar itu, Indonesia sebagai konsumen haji dan umroh terbesar di dunia harusnya tidak saja berpikir sebagai konsumen tetapi sebagai penyelenggara," demikian Fahri.
KEYWORD :
Dana Haji DPR Fahri Hamzah Presiden Jokowi
