Awas, Jokowi Bisa Diimpeach soal Keuangan Negara

Jakarta - Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dinilai mengkhawatirkan. Sebab, baru pertama dalam sejarah pemerintah tak yakin dengan pengajuan rencana belanja negara.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra, Moh Nizar Zahro, dalam seminar yang diadakan PP Satria bertajuk "APBNP 2017: Akankan Berujung Impeachmemt?" di Jakarta, Rabu (26/7).

Menurutnya, RAPBNP 2017 yang diajukan Pemerintah ke DPR sebesar Rp 2.111,4 triliun tidak yakin. Sehingga, mengajukan outlook RAPBNP 2017 menjadi Rp 2.077,0 triliun.

"Belanja negara dalam outlook RAPBNP 2017 turun Rp 3,5 triliun menjadi sebesar Rp 2.077,0 triliun dari target APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun," kata Nizar.

Menurutnya, kementerian atau lembaga banyak yang masih memiliki pagu blokir hal tersebut sangat tidak efisien. Harusnya pagu blokir tersebut dapat dioptimalkan terlebih dahulu sebelum melakukan permintaan penambahan anggaran.

"Kami berharap Defisit Anggaran tidak melebihi 3% PDB, karena jika itu terjadi maka pemerintah telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara dan bisa diimpeach," tegasnya.

Kata Nizar, pendataan terhadap PMA (Penanaman Modal Asing) dan riil keuntungan mereka masih belum optimal, hal ini akan bertentangan terhadap target penerimaan pajak.

"Belum adanya kajian fiscal report regional per masing-masing wilayah di Indonesia. Hal ini akan berimplikasi pada kesenjangan harga dan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah," terangnya.

Menurutnya, penetapan target pajak seharusnya dipecah menjadi target per area/bulan, sehingga lebih kongkrit dalam melakukan sosialisasi kebijakan penerimaan. Saat ini pemerintah hanya berpatokan pada indikator/target makro.

"Hal tersebut menghasilkan ke perubahan yang berulang, (inkonsistensi) terhadap target pajak. Padahal target pajak sangat berimplikasi dengan hal-hal yang mendasar di masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjut Nizar, langkah pemerintah untuk penambahan hutang harus dikaji ulang, mengingat tingkat penyerapan anggaran nasional masih di bawah 40 persen.

"Harusnya pos anggaran yang tidak efektif dan yang susah diserap harus direlokasi untuk menutup defisit anggaran," katanya.

KEYWORD :

Presiden Jokowi APBN 2017 Keuangan Negara

Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya

Sidang Serius Jadi Viral Gara-gara Tisu di Jidat Eks Kepala Polisi

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini