KPK Larang PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang kepada seluruh pegawai negeri dan pejabat negara untuk memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi termasuk mudik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, fasilitas negara dilarang untuk keperluan pribadi. "Prinsip dasarnya, larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi," kata Febri, Jakarta, Jumat (23/6).

Selain itu, KPK juga mewanti-wanti kepada seluruh penyelenggara negara ‎untuk tidak menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan ataupun diberikan oleh pihak yang memiliki konflik kepentingan. Termasuk salah satunya menolak pemberian parcel.

"Terdapat resiko pidana di Pasal 12 B UU Tipikor," tegasnya.

Berdasarkan data laporan gratifikasi tahun 2015, kata Febri, pihaknya menerima 35 laporan ‎dalam bentuk parcel, makanan, minuman, peralatan dapur, batu cincin dan furnitur senilai Rp 35 juta.

Sementara tahun 2016, KPK menerima 371 laporan yang terdiri dari uang tunai, parcel makanan minuman, voucher belanja, barang elektronik, sarung, kristal, dan lainnya senilai Rp 1,1 miliar.

"Pelaporan soal gratifikasi bisa melalui email: [email protected] dan telpon 021- 25578440‎," terang Febri. [mes]

KEYWORD :

Arus Mudik Polri Edisi Lebaran KPK

Dibentak dan Diminta Mundur Oleh Hasto, Riezky Aprlia: Anda Sekjen, Bukan Tuhan!

Julen Lotepegui jadi Pelatih Timnas Qatar

Legislator PKB: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat Kunci Sukseskan Program MBG

Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR, Puan Siap Bahas Perlindungan PMI

Mempertahankan Humor di Rumah Tangga, Kunci Harmoni yang Sering Terlupa

Ini Alasan Orang Dewasa Masih Suka Baca Buku Dongeng

Pahamilah Arti Tangisan Wanitamu, Sebelum Menyesal

Ungkapkan Cinta dengan Cara Unik, Biar Lebih Berkesan!