Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbhakun. (Foto: Dok. Berita Satu)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik hasil negosiasi perdagangan terbaru antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Di mana tarif impor produk Indonesia disepakati sebesar 19 persen, serta pemberlakuan tarif nol persen untuk produk-produk asal Amerika Serikat yang masuk ke pasar Indonesia.
"Kesepakatan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, pemerintah harus mencermati tantangan yang muncul dari kebijakan ini," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (18/7).
Dalam proposal dengan nilai total sekitar USD23 miliar tersebut, Indonesia berkomitmen untuk impor migas senilai USD15 miliar, produk pertanian senilai USD4,5 miliar, dan pembelian 50 buah pesawat boeing 777 yang setara USD3,5 miliar.
Politikus Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah wajib menyiapkan strategi dan instrumen kebijakan yang menyeluruh untuk melindungi industri dalam negeri.
"Tanpa langkah mitigasi yang kuat, UMKM dan industri manufaktur kita bisa tergerus oleh serbuan barang impor. Ini akan berdampak pada lapangan kerja dan keberlanjutan ekonomi nasional," katanya.
Tak hanya dari sisi impor, Misbakhun menggarisbawahi risiko pada sisi ekspor Indonesia ke AS. Beberapa produk unggulan Indonesia seperti tekstil, elektronik ringan, alas kaki, dan furnitur kini berhadapan dengan tekanan akibat tarif Trump dan potensi substitusi pasar oleh produk lain yang lebih kompetitif di AS.
Tanpa penyesuaian strategi, sektor ekspor padat karya berisiko kehilangan pangsa pasarnya dan berdampak terhadap lapangan kerja serta neraca perdagangan nasional.
Namun demikian, penerapan tarif impor nol persen terhadap produk AS membawa sejumlah dampak positif. Dia menjelaskan industri dalam negeri yang selama ini mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat terutama sektor petrokimia dan manufaktur ringan akan merasakan penurunan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing harga dan meraih margin keuntungan lebih baik.
Bagi Misbakhun, pemerintah mesti menyikapi kesepakatan ini sebagai sebuah momentum untuk transformasi lanskap industri nasional. Pertama, pembentukan klaster industri berbasis nilai tambah perlu diprioritaskan.
Pemerintah dapat menunjuk wilayah strategis seperti Jawa Barat untuk elektronik, Sumatera untuk agroindustri, dan Jawa Tengah untuk produk furnitur. Tak hanya sampai disitu, Misbakhun juga menyampaikan pemerintah harus menyediakan infrastruktur terpadu yang meliputi fasilitas logistik, pasokan listrik stabil, dan konektivitas digital agar industri nasional tetap kompetitif.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat mutlak agar industri domestik dapat bersaing secara global. Melalui skema vokasi dan program sertifikasi kompetensi, tenaga kerja harus dipacu untuk menguasai teknologi digital, otomasi, serta standar internasional seperti ISO, CE, dan FDA.
"Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja, dan platform elearning dapat mempercepat proses pelatihan massal bagi setidaknya 500.000 pekerja manufaktur dalam dua tahun ke depan," katanya.
Ketiga, kata Misbakhun, dorongan kuat menuju digitalisasi dan era Industry 4.0 akan membuka peluang peningkatan efisiensi dan akses pasar. Pemerintah perlu memfasilitasi UMKM untuk melakukan adopsi Internet of Things, big data analytics, dan cloud computing.
"Dengan demikian, UMKM dapat terintegrasi ke platform ecommerce internasional, menurunkan biaya transaksi, dan memperluas pangsa pasar," katanya.
Dia melanjutkan keempat, diversifikasi rantai nilai dan ekspor harus dipercepat. Indonesia perlu fokus pada produk bernilai tambah tinggi seperti suku cadang otomotif, panel elektronik, busana berdesain premium, dan furnitur kustom.
Melalui misi perdagangan serta fasilitasi sertifikasi mutu dan standar teknis di pasar Uni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur, produk Indonesia dapat menembus segmen pasar kelas atas dengan margin lebih tinggi.
Semua strategi tersebut, kata Misbakhun, dapat terwujud bila mendapat dukungan solid dari perbankan. Penyaluran kredit yang terus melambat dari 9,16 persen y-o-y di bulan Maret 2025 menjadi 8,43 persen y-o-y di bulan Mei, harus ditingkatkan secara signifikan.
"Perbankan harus proaktif untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan perekonomian nasional. Ini merupakan bentuk patriotisme modern yang sedang dibutuhkan bangsa ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan mengawal implementasi dari kesepakatan perdagangan tersebut.
"Kami akan meminta pemerintah menjelaskan secara rinci peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri," kata dia.
Meski demikian, kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat ini bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat struktur industri nasional.
"Bukan menjadi ancaman, tapi justru mendorong pembenahan menyeluruh demi memperkuat fondasi ekonomi nasional," tegas dia.
KEYWORD :
Warta DPR Ketua Komisi XI Misbhakun tarif impor UMKM ekonomi AS
