Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. rer.nat. Abdul Haris . (Foto: ist)
Depok, Jurnas.com - Mewakili Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. rer.nat. Abdul Haris membuka dan memberikan arahan dalam Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi Kelembagaan Ekonomi Desa Menuju Masyarakat Berdaya” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.
Seminar ini digagas sebagai respon atas tantangan dalam penguatan lembaga ekonomi desa, khususnya melalui sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan inisiatif Koperasi Merah Putih.
Dalam keterangannya, Prof Abdul Haris menyampaikan: Kolaborasi merupakan kunci keberhasilan di era yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang tidak dapat diprediksi saat ini. Kolaborasi dua entitas ekonomi desa ini bernilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan inklusif. Apalagi Koperasi Desa telah mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Prabowo, dan BUMDes telah bekerja selama 10 tahun di lebih dari 68.000 Desa. Tentulah kolaborasi ini tidak hanya menghasilan kinerja akumulatif, tetapi diharapkan menjadikan kinerja yang eksponensial,” ujarnya.
Kementerian PM menekankan, bahwa dengan karakteristik BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan inklusifitas dari akar rumput terbawah.
“Untuk menguatkan kolaborasi perlu pendampingan dari multi pihak yang dapat meningkatkan kapasitas kedua entitas ekonomi tersebut. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan berupa pengembangan kapasitas untuk penerapan ilmu-ilmu terbarunya, melalui berbagai pelatihan, kuliah kerja nyata, penelitian serta pendampingan,” tambahnya.
Demikian juga dengan pihak swasta dan BUMN, dengan memberikan akses pendanaan dan keterampilan mengelola keuangan yang terstandar, dapat membantu mengakselerasi peningkatan produktifitas BUMDes maupun KOPDes.
Deputi Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa juga menekankan pentingnya mendorong kelembagaan ekonomi desa agar lebih adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan iklim, serta tren ekonomi hijau.
Di sisi lain, berbagai praktik baik dan inovasi ditampilkan dalam sesi panel, termasuk skema pembiayaan dari bank nasional, model pendampingan komunitas dari dunia usaha, hingga program One Village One CEO dari IPB.
Acara Seminar awali dengan welcoming speech dari Rektor Universitas Indonesia, diikuti oleh arahan kebijakan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, serta paparan dari pejabat tinggi kementerian dan praktisi pembangunan desa. Narasumber berasal dari berbagai lembaga, antara lain Kemenko PM, Kementerian Desa PDT, Kementerian Koperasi, Bank Mandiri, BRI, IPB University, dan Pertamina Foundation serta Pemerhati BUMDes.
Seminar ini diikuti lebih dari 850 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari kepala desa, pengelola BUMDes dan koperasi desa, pejabat dinas PMD dan koperasi, akademisi, serta mitra pembangunan.
Seminar ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan IPB University, yang diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
KEYWORD :Menko Pemberdayaan Masyarakat Bumdes Koperasi Merah Putih
