
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta Pemerintah untuk bertindak cepat dan terkoordinasi menyikapi `kartu kuning` dari UNESCO terhadap status danau terbesar di Indonesia, yang keanggotaannya terancam dicabut.
"DPR mengingatkan dengan tegas seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera melakukan langkah konkret dan terkoordinasi menyelamatkan status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba yang kini terancam dicabut," kata Puan, dalam keterangan persnya, Kamis (22/5).
Kalbe Farma Bagikan Dividen Rp1,68 Triliun
Menurutnya, `yellow card’ dari UNESCO sejak September 2023 itu merupakan tantangan bagi pemerintah, lantaran status Geopark Toba bukan sekadar label internasional, melainkan cermin komitmen bangsa dalam menjaga ekologi, budaya, dan keberlanjutan pembangunan.
"Kalau status UGGp sampai dicabut, ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi pukulan telak terhadap kredibilitas kita sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis nasional," ungkapnya.
Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 agar sejalan dengan nomenklatur kelembagaan terbaru. Ia menilai, koordinasi lintas sektor saat ini masih belum optimal karena kerangka hukum belum diperbarui.
Diketahui, ancaman dicabutnya status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan UNESCO tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengelola.
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang mengatakan, waktu yang tersisa untuk perbaikan Kaldera Toba yang berada di Sumatera Utara itu hanya tinggal satu bulan sebelum tim asesor UNESCO datang melakukan evaluasi ulang pada Juni 2025.
Terlebih sejak diberi peringatan atau ‘kartu kuning’ oleh UNESCO pada September 2023, empat rekomendasi penting belum dijalankan secara maksimal.
Adapun empat rekomendasi tersebut diantaranya peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola, pelaksanaan pelatihan manajemen untuk memahami prinsip-prinsip geopark global, dan peningkatan visibilitas melalui pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.
KEYWORD :
Ketua DPR Puan Maharani yellow card kartu kuning Kaldera Toba UNESCO pariwisata