Ilustrasi - Selat Hormuz (Foto: REUTERS)
Jakarta, Jurnas.com - Korea Selatan akan membatasi penggunaan kendaraan pemerintah berdasarkan nomor pelat ganjil-genap di tengah krisis bahan bakar yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah.
Kantor berita Yonhap memberitakan pada Rabu (1/4), mengutip Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan, bahwa pembatasan kendaraan pemerintah dengan sistem ganjil-genap itu akan mulai berlaku pada 8 April, enam hari setelah tingkat peringatan gangguan pasokan minyak dinaikkan, guna memberi waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri terhadap aturan baru tersebut.
Berdasarkan kebijakan baru tersebut, kendaraan dengan angka terakhir ganjil hanya boleh digunakan pada tanggal ganjil, dan kendaraan dengan angka terakhir genap hanya pada tanggal genap.
Kendaraan listrik dan hidrogen, serta kendaraan yang mengangkut penyandang disabilitas dan perempuan hamil, yang mencakup sekitar 25 persen dari seluruh kendaraan, tidak termasuk dalam aturan ini.
Adapun partisipasi sektor swasta dalam sistem pembatasan lima hari tersebut bersifat sukarela, meskipun akses ke tempat parkir berbayar yang dikelola pemerintah daerah dan instansi pemerintah dibatasi.
Sebagai misal, kendaraan dengan pelat nomor yang berakhir dengan angka 1 atau 6 tidak diperbolehkan parkir di area parkir umum pada Senin.
Menurut perkiraan kementerian, pengetatan sistem penggunaan kendaraan dinas ini akan mengurangi konsumsi minyak tambahan sebesar 37,5 persen, atau sekitar 17.000 hingga 87.000 barel per bulan.
Adapun pada 24 Maret, pemerintah Korea Selatan telah memperketat pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan membagi seluruh kendaraan pemerintah ke dalam lima kelompok berdasarkan angka terakhir pelat nomor, di mana setiap kelompok dilarang melakukan perjalanan pada hari kerja tertentu.
Pada Rabu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tingkat kewaspadaan krisis keamanan sumber daya untuk minyak mentah dari Level 2 menjadi Level 3 dari total empat level yang ada, efektif mulai pukul 00.00 waktu setempat pada 2 April.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi konflik terkait Iran telah menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Hal itu juga memengaruhi tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut, sehingga mendorong kenaikan harga.
Sekitar 70 persen impor minyak Korea Selatan melewati selat tersebut.
Sumber: Sputnik
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Korea Selatan Perang Iran Krisis Energi Ganjil Genap Kendaraan Pemerintah
