Presiden KSPI, Said Iqbal. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah mengkaji secara mendalam wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta.
Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak hanya minim dampak terhadap efisiensi anggaran, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, sektor pelayanan publik—khususnya di bidang ketenagakerjaan—sangat bergantung pada interaksi langsung. Karena itu, penerapan WFH dinilai berisiko menghambat penyelesaian berbagai persoalan yang membutuhkan kehadiran fisik.
“Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah. Begitu juga pengawasan terhadap pelaksanaan syarat dan norma kerja di perusahaan. Semua ini tidak bisa dilakukan secara WFH, tetapi harus tatap muka,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (20/3).
Iqbal juga menilai kebijakan tersebut tidak relevan jika dilihat dari kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur. Menurutnya, aktivitas produksi di pabrik tidak memungkinkan penerapan pola kerja jarak jauh.
Ia menjelaskan, perusahaan khususnya sektor industri harus tetap beroperasi setiap hari tanpa henti. Dalam kondisi tersebut, penerapan WFH di sektor pemerintahan justru berpotensi menimbulkan hambatan administratif bagi dunia usaha.
“Dari sisi perusahaan atau pabrik swasta, tidak mungkin menerapkan WFH karena produksi harus berjalan terus. Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu, maka akan berdampak pada proses perizinan, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing,” jelasnya.
Lebih lanjut, KSPI menilai alasan penghematan anggaran dan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap dijadikan dasar kebijakan WFH tidak cukup kuat. Dampak efisiensi yang dihasilkan dinilai sangat terbatas.
Sebagai alternatif, Iqbal menyarankan pemerintah mendorong ASN menggunakan transportasi publik untuk menekan konsumsi BBM, tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan. Selain itu, efisiensi energi juga dapat dilakukan melalui pengelolaan penggunaan listrik yang lebih disiplin di lingkungan kerja.
“WFH bagi ASN hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap penghematan anggaran dan BBM. Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Presiden KSPI Said Iqbal Work From Home WFH ASN layanan publik
