Minggu, 08/03/2026 13:37 WIB

BGN Suspend 492 SPPG di Wilayah Sumatera yang Belum Miliki SLHS

Agus Mughni | Minggu, 08/03/2026 11:42 WIB






Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan

Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG (Foto: Ist/BGN)

Jakarta, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mensuspend atau menghentikan sementara 492 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah Sumatra mulai 9 Maret 2026 karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito mengatakan keputusan itu sebagai langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan," ujar Hartijo dalam keterangan resmi dikutip Minggu (8/3/2026).

Ia menegaskan seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di Dinas Kesehatan setempat.

Ia memaparkan, per 7 Maret 2026, terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari Koordinator Regional wilayah Sumatera yang memantau langsung operasional dapur MBG di masing-masing provinsi.

Adapun provinsi dengan jumlah SPPG belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 252 dapur, disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, dan Bengkulu 4 dapur.

Sementara Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat tidak memiliki dapur yang belum mendaftar.

Harjito menambahkan, kebijakan suspend ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Harjito pun mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat guna mempercepat proses pendaftaran SLHS.

“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

KEYWORD :

Badan Gizi Nasional SPPG MBG Verifikasi SLHS Dapur MBG Wilayah Sumatera




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER