Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya maskapai penerbangan dan pengelola bandara memastikan layanan yang manusiawi. Penumpang berhak mendapatkan pelayananan terbaik dalam kondisi darurat sekalipun.
Pernyataan Evita merespons perkembangan situasi geopolitik antara Israel dan Amerika Serikat vs Iran yang berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara internasional hingga menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan.
Kondisi ini juga memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global, bahkan potensi dampaknya terhadap konektivitas Indonesia.
"Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan. Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan," kata Evita dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/3).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu berpandangan dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus dikedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan.
Evita menekankan bila keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Menurutnya, setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.
"Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal," katanya.
Evita juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga, baik antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait agar respons berjalan cepat dan terintegrasi.
"Posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi," ucapnya.
Wakil Rakyat asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) III itu juga mengungkapkan pentingnya kesiapan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara. Termasuk, pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini," kata dia.
"Bagi WNI yang terdampak di luar negeri, koordinasi perlindungan dan layanan informasi juga harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian jalur alternatif dan pendampingan yang memadai," timpal Evita.
Evita menuturkan Komisi VII DPR RI mafhum bila kondisi tersebut merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun, kata dia, justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji.
Dia memastikan, Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. Terpenting, stabilitas konektivitas nasional harus tetap terjaga agar dampak ekonomi tidak meluas.
"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," tegasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VII Evita Nursanty perang Iran-Israel layanan penumpang
