Kebarakan hutan dan lahan di wilayah Riau, pada Sabtu (Foto: HO-Balai Dalkarhut Sumatra Kemenhut)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Kehutanan terus mengupayakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau agar api tidak meluas.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kemenhut, Ferdian Krisnanto, menyatakan penanganan difokuskan pada pembatasan area terbakar untuk mencegah munculnya bencana asap yang berdampak ke permukiman.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Ferdian menjelaskan tim gabungan yang terdiri atas Manggala Agni Kemenhut, BNPB, BMKG, TNI, Polri, BPBD, serta pihak terkait bekerja memprioritaskan pelokalisasian api.
"Strategi utama saat ini adalah menahan pergerakan api agar tidak memperluas area terdampak," kata Ferdian.
Ia menyebut kondisi di lapangan cukup berat akibat cuaca kering, angin kencang, serta vegetasi mudah terbakar. Untuk itu, pengerahan personel dilakukan secara terukur dengan melibatkan 160 anggota Manggala Agni dalam pemadaman dan 80 personel lain disiagakan melakukan patroli serta deteksi dini titik panas.
Penguatan operasi juga dilakukan dengan penambahan regu dari Daops Rengat ke Pulau Mendol di Pelalawan, dari Daops Siak ke Bengkalis, serta bantuan dari Daops Bukit Tempurung Jambi yang diperbantukan ke Dumai.
Titik kebakaran dilaporkan tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kampar, Bengkalis, Siak, dan Pelalawan. Lahan yang terbakar meliputi kawasan hutan produksi, hutan produksi konversi, kawasan konservasi, hingga area penggunaan lain. Beberapa lokasi bahkan berdekatan dengan kebun sawit, perusahaan, serta permukiman warga.
Dugaan penyebab kebakaran bervariasi, namun di beberapa tempat dipicu aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar sisa vegetasi yang kemudian tidak terkendali akibat angin.
Ferdian menambahkan, hampir 20 hari tanpa hujan, keterbatasan sumber air, akses sulit, serta kondisi lahan gambut dengan muka air tanah sekitar minus 90 cm menjadi kendala utama proses pemadaman.
Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pun dipandang penting untuk membantu percepatan penanganan, terutama di daerah yang kekurangan air. Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dalam kondisi rawan kebakaran saat ini.
Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui SK Nomor 102/2026 yang berlaku mulai 13 Februari hingga 30 November 2026. Dalam waktu dekat akan dibentuk Satgas Karhutla dan diajukan tambahan dukungan penanganan darurat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPB melalui BPBD Provinsi Riau telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan C208 dengan menaburkan satu ton garam di wilayah Siak dan Pekanbaru pada Senin (16/2). (ant)
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto kebakaran hutan lahan karhutla Provinsi Riau
