Komisi III DPR Setuju Kesejahteraan Hakim Ad Hoc Ditingkatkan

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta. Foto: dpr

Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI mendukung penuh terhadap peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc. Seluruh fraksi di parlemen juga sepakat tanpa pengecualian.

Demikian diutarakan Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, saat menanggapi aspirasi Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia (FSHA) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

“Dari masukan-masukan yang ada, ini ada yang seribu persen. Golkar, PAN, malah lima ribu persen. Artinya apa yang saudara sampaikan bisa mengetuk hati seluruh fraksi tanpa kecuali,” jelas Wayan.

Politikus PDIP ini memastikan, aspirasi terkait jaminan dan perlindungan bagi Hakim Ad Hoc akan diupayakan masuk dalam kesimpulan rapat agar memiliki kekuatan sebagai keputusan politik DPR.

“Oleh karena itu, nanti ketika saudara pulang, di bagian ketiga saudara minta jaminan. Mudah-mudahan di kesimpulan kita masukkan supaya menjadi keputusan, jaminan itu akan kita masukkan, supaya saudara benar-benar kuat, ketika berjuang ini tidak menghadapi risiko,” katanya.

Meski demikian, Wayan juga mengingatkan agar perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut tidak sampai mengganggu jalannya persidangan. Ia menegaskan, kehadiran Hakim Ad Hoc bersifat imperatif dan menentukan berlangsungnya sidang.

“Tanpa kehadiran saudara, sidang-sidang gak bisa berlangsung. Boleh dong imbalannya kami menghimbau jangan ada mogok sidang,” ucapnya.

Dia pun menyarankan, jika ada bentuk perjuangan, dilakukan secara bergantian agar proses persidangan tetap berjalan dan simpati publik tetap terjaga.

“Sidang tetap berjalan, diatur bergantian supaya simpati masyarakat tetap ada pada saudara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan juga mengimbau agar para Hakim Ad Hoc tidak saling menyalahkan pihak manapun, baik pemerintah maupun Mahkamah Agung, karena hal tersebut justru berpotensi menghambat perjuangan di DPR.

“Supaya kami memperjuangkan saudara juga tidak ada hambatan, tidak ada tuduhan saudara membangkang, keras kepala, melawan aturan, tidak menjalankan kewajiban,” harapnya.

Lebih jauh, Wayan optimistis kesimpulan RDPU akan mengakomodasi seluruh aspirasi Hakim Ad Hoc.

“Mudah-mudahan kesimpulan ini tidak satu pun meleset dari kehendak saudara. Mudah-mudahan seratus persen keinginan saudara diluluskan dan kita sepakati bersama,” pungkasnya.

JURNAS VIDEO :

Aksi Heroik Anak SD yang Viral Gagalkan Maling

Kepala Sekolah di Lampung Protes Menu MBG, Sebut Tidak Layak Konsumsi

Momen Haru Presiden Mendengar Cerita Siswa Sekolah Rakyat

Mensos Menitikan Air Mata di Hadapan Prabowo Setelah Memberi Sambutan

PILIHAN REDAKSI :

Meluluhkan Hati Capricorn yang Super Dingin

Mengenal Child Grooming dari Pengalaman Aurelie Moeremans di Broken Strings

Isra Mikraj dan Penetapan Salat Lima Waktu bagi Umat Islam

Awal 2026, Ini Deretan Mata Uang Paling Lemah di Dunia