KPK Sita Bukti Elektronik Usai Geledah PT Wanatiara Persada

Logo KPK

Jakarta, Jurnas.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor PT Wanatiara Persada (WP) di Jakarta Utara pada Selasa, 13 Januari 2026.

Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait data pajak PT WP, bukti bayar, dan juga dokumen kontrak," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

"Selain itu, penyidik juga menyita BBE (Barang Bukti Elektronik) berupa dokumen elektronik, laptop, handphone, dan data lain terkait perkara," sambungnya.

Selanjutnya, Budi mengatakan penyidik akan melakukan pendalaman terkait barang bukti yang diamankan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

Adapun penggeledahan merupakan serangkaian kegiatan penggeledahan oleh penyidik di kantor pusat Ditjen Pajak di Jakarta Selatan pada Selasa siang hingga sore. Dari sana, KPK menyita sejumlah dokumen, BBE, dan uang tunai yang belum disebut nominalnya.

Sebelum itu, KPK sudah lebih dulu menggeledah KPP Madya Jakarta Utara. Dari sana, BBE berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data terkait perkara.

Untuk diketahui, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 pada Minggu, 11 Januari 2026.

Kelima tersangka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar selaku perwakilan penerima suap. Kemudian Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto selaku pemberi suap.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Utara pada Jumat, 9 Januari 2026 dan Sabtu, 10 Januari 2026.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 sampai 30 Januari 2026 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Dalam perkara ini, tersangka Agus Syarifudin meminta agar PT Wanatiara Persada melakukan pembayaran pajak "all in" sebesar Rp 23 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 8 miliar di antaranya untuk fee Agus, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, PT Wanatiara Persada merasa keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar. Kemudian pada Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak bagi PT Wanatiara Persada senilai Rp 15,7 miliar.

Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan Rp 75 miliar. Untuk memenuhi permintaan fee dari Agus Syaifudin, pada Desember 2025, PT Wanatiara Persada melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan, dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan (NBK) yang dimiliki oleh Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak.

Atas perbuatannya, Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar selaku pihak penerima, disangkakan telah melangar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan, Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto selaku pihak pemberi, disangkakan telah melangar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JURNAS VIDEO :

Aksi Heroik Anak SD yang Viral Gagalkan Maling

Kepala Sekolah di Lampung Protes Menu MBG, Sebut Tidak Layak Konsumsi

Momen Haru Presiden Mendengar Cerita Siswa Sekolah Rakyat

Mensos Menitikan Air Mata di Hadapan Prabowo Setelah Memberi Sambutan

PILIHAN REDAKSI :

Shopping Seru Ala Gen Z: Gaya, Hemat, dan Tetap Relevan!

Trump Klaim Jabatan Presiden Sementara Venezuela di Media Sosial

Outfit Ini yang Bikin Si Dia Terpesona di Kencan Pertama

DPR Pastikan KUHP dan KUHAP baru Lindungi Komika Panji Pragiwaksono