Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta menjadi momentum penting dalam menegaskan arah baru pengelolaan partai.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal dalam keterangan resminya, Senin (22/12).
Dia menekankan, dalam arahannya Ketum Bahlil menyatakan bahwa Golkar harus dikelola secara egaliter, terbuka, dan berkeadilan, serta menjadi rumah besar bagi seluruh kader.
“Ketum Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar harus dikelola secara egaliter. Tidak boleh ada lagi sekat-sekat yang membatasi kader berdasarkan asal proses, latar belakang, atau kedekatan struktural,” ujar Rizki Faisal.
Legislator Dapil Kepulauan Riau (Kepri) ini menyampaikan, Ketum Bahlil juga menolak pandangan sempit terkait kaderisasi yang selama ini berkembang di internal partai.
Seluruh kader yang berproses dan taat pada aturan organisasi dinilai memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kepemimpinan.
“Dalam Rapimnas, Ketum Bahlil menegaskan bahwa Golkar adalah milik bersama. Kepemimpinan harus lahir dari proses, prestasi, serta komitmen terhadap ideologi dan aturan partai,” kata Rizki Faisal.
Lebih lanjut, Rizki Faisal menuturkan bahwa Ketum Bahlil juga menegaskan jati diri Golkar sebagai partai rakyat dengan menjadikan prinsip suara rakyat adalah suara Golkar sebagai landasan utama pengambilan kebijakan.
“Golkar bukan milik elit, bukan milik darah biru, dan bukan milik segelintir orang. Golkar adalah milik rakyat Indonesia,” tutur Rizki Faisal mengutip pernyataan Ketum Bahlil.
Dalam catatannya, Rizki Faisal menyebut Ketum Bahlil memiliki komitmen kuat untuk menghapus sisa-sisa feodalisme dalam tubuh Partai Golkar. Budaya politik yang bertumpu pada figur tertentu dinilai tidak lagi relevan dengan tantangan politik ke depan.
“Ketum Bahlil juga menegaskan tidak boleh ada lagi budaya feodal. Partai harus dikelola secara modern, rasional, dan berbasis kinerja,” ujarnya.
Rizki Faisal menambahkan, Ketum Bahlil juga mengingatkan bahwa pengambilan keputusan partai tidak boleh dilakukan di luar mekanisme organisasi dan harus berpijak pada AD/ART, Peraturan Organisasi, Juklak, dan Juknis yang telah disepakati.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi III Rizki Faisal Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Golkar egaliter
