Ketua umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani), Idham Arsyad (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Gerbang Tani Indonesia memprotes pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, yang menyebut bahwa reforma agraria merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia.
Pernyataan tersebut dinilai tidak tepat secara fakta, berpotensi menyesatkan publik, dan dapat mengganggu arah kebijakan negara dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, mengatakan bahwa reforma agraria justru merupakan instrumen konstitusional untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, memperbaiki kepastian hukum agraria, serta menata ruang secara lebih adil dan berkelanjutan.
“Menyalahkan reforma agraria atas kerusakan hutan adalah bentuk penyederhanaan masalah yang mengabaikan konteks sejarah dan dinamika struktural yang jauh lebih kompleks,” kata Idham dalam siaran persnya pada Sabtu (6/12).
Prabowo, Pasal 33, dan Reforma Agraria
Berdasarkan data deforestasi nasional, kerusakan hutan terbesar Indonesia terjadi pada periode 1980–2000 ketika ekspansi besar-besaran izin konsesi kehutanan dan perkebunan industri berlangsung dalam skala jutaan hektare.
Kerusakan tersebut berlanjut pada 1998–2005 ketika lemahnya penegakan hukum pascareformasi memungkinkan pembalakan liar dan perambahan terjadi secara masif.
Adapun program reforma agraria baru mendapatkan mandat strategis nasional yang kuat setelah tahun 2016, sehingga menurut Idham tidak masuk akal secara analitis apabila kebijakan yang relatif baru tersebut dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya.
“Tuduhan tersebut mengabaikan fakta dasar sejarah pengelolaan hutan Indonesia,” ujar dia.
Reforma agraria pada prinsipnya bertujuan memberikan kepastian akses dan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikuasai secara tidak proporsional. Dengan adanya kejelasan batas, status, dan hak pengelolaan, masyarakat justru terdorong untuk menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan tanpa melanggar ketentuan kawasan.
Kebijakan ini mengurangi konflik agraria yang selama puluhan tahun mendorong terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Di berbagai daerah, pemberian kepastian hak atas tanah terbukti memperkuat kemampuan masyarakat mengelola lahan secara tertib dan sesuai aturan, bukan sebaliknya.
Reforma agraria, lanjut Idham, merupakan kebijakan strategis yang sangat relevan untuk mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Mengkambinghitamkan kebijakan ini dapat menghambat redistribusi lahan yang dibutuhkan jutaan keluarga petani, mengganggu upaya peningkatan produktivitas pertanian, dan menyesatkan arah pengambilan kebijakan publik,” kata dia.
“Indonesia tidak membutuhkan narasi yang menyalahkan rakyat kecil, melainkan keberanian untuk memperbaiki tata ruang, menegakkan hukum, dan memastikan pemerataan akses atas sumber daya,” dia menambahkan.
Oleh karena itu, Gerbang Tani mendesak agar pernyataan yang keliru tersebut diklarifikasi sehingga tidak merugikan petani dan kelompok masyarakat lainnya.
Gerbang Tani juga mengajak DPR RI memperkuat pelaksanaan reforma agraria sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap izin-izin pemanfaatan lahan yang selama puluhan tahun menjadi faktor utama kerusakan hutan.
“Reforma agraria bukanlah penyebab kerusakan hutan. Reforma agraria adalah bagian penting dari solusi menuju tata kelola lahan yang lebih adil, lestari, dan berpihak pada rakyat,” ujar dia.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Gerbang Tani Idham Arsyad Sebab Deforestasi Reforma Agraria
