Gedung Merah Putih KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal langkah pemerintah yang mengizinkan warga negara asing (WNA) menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan WNA yang menjabat sebagai pimpinan BUMN tetap wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN," kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 17 Oktober 2025.
Budi menegaskan KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Pasalnya, BUMN merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang menjadi yurisdiksi lembaga antirasuah.
"Terkait dengan pemberantasan korupsi di sektor BUMN, tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengubah regulasi untuk mengizinkan warga negara asing menduduki jabatan pimpinan di BUMN.
Prabowo mengatakan langkah itu dilakukan agar perusahaan pelat merah dapat dikelola secara profesional dan berstandar internasional.
"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo saat berdiskusi bersama Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr alias Steve Forbes di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Kepala Negara juga mendorong manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk merekrut talenta terbaik dunia dalam mengelola investasi dan bisnis BUMN.
"Kalian bisa cari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," tandas Prabowo.
Saat ini, dua WNA telah ditunjuk sebagai direktur di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yakni Neil Raymond Nills sebagai Direktur Transformasi dan Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Keduanya diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (15/10).
Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan alasan di balik penunjukan dua ekspatriat tersebut.
"Garuda kemarin RUPS, Anda lihat ada 2 warga negara asing (WNA). Anda bilang, `Kenapa harus ada warga negara asing?`. Saya kasih contoh (maskapai) pesawat-pesawat terbesar, kayak Emirates, itu bisa dibilang majority direksinya orang asing," ujar Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir soal alasan pengangkatan 2 WNA tersebut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Oktober 2025.
KEYWORD :KPK Respons WNA di BUMN WNA Pimpin BUMN Kewajiban Lapor LHKPN Presiden Prabowo
