Anggota DPR RI, Iman Sukri saat menyampaikan Disertasi untuk meriah gelar Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, Jumat (3/10).
Jakarta, Jurnas.com - Dinamika tata kelola desa di Indonesia mendapat perhatian khusus Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan ruang bagi desa untuk mandiri, berinovasi dan membangun ekonomi lokal.
"Namun realitas di lapangan yang masih menunjukkan dua wajah ganda desa. Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup," ungkap Iman.
Iman Sukri melakukan penelitian terhadap tiga desa yakni Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Desa Kutuh di Kabupaten Badung di Bali serta Desa Waturaka di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ketiga desa ini dipilih karena memperlihatkan kombinasi menarik antara inovasi tata kelola, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan dan peran nilai budaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Governance di desa tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berdialog dengan budaya lokal, kepemimpinan adat serta partisipasi masyarakat.
Berkat penelitiannya, Iman Sukri mendapat gelar doktor dengan hasil Sangat Memuaskan atas Disertasinya yang berjudul "Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal" Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia pada Jumat (3/10/2025) di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
"Konsep ini diharapkan menjadi kontribusi akademis dalam memperkaya teori governance sekaligus kontribusi praktis dalam memberikan model pembangunan desa yang lebih relevan, inklusif dan berkelanjutan," ungkap Iman.
Penelitian ini, tidak hanya untuk menilai sejauh mana desa-desa mampu menjalankan amanah UU Desa, melainkan juga untuk memahami bagaimana praktik tata kelola yang dikontekstualisasikan dengan budaya, kepemimpinan, dan sumber daya lokal dapat menghasilkan model governance yang lebih relevan dan berkelanjutan.
Berdasarkan kajian teoritik dan temuan lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonfigurasi governance desa dalam pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi politik-kultural yang menempatkan kebudayaan, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama.
"Penelitian ini juga menemukan bahwa tata kelola desa tidak berhenti pada kerangka normatif UU Desa 2014, melainkan direkonfigurasi untuk memasukkan lembaga kebudayaan, ruang ekspresi komunitas dan Community Based Tourism (CBT) yang berfungsi menjaga kohesi sosial sekaligus menggerakkan ekonomi lokal," tambah Iman.
Selain itu, penelitian ini menghasilkan proses pengambilan keputusan menegaskan pentingnya pelibatan struktur adat, ruang diskursif masyarakat serta penguatan ekonomi berbasis produk lokal sebagai basis legitimasi politik desa.
"Penelitian ini adalah panggilan moral saya sebagai kader PKB. PKB berkomitmen mengawal pengembangan kemajuan desa. Semoga disertasi saya bermanfaat bagi sesama dan bangsa," katanya.
Sidang promotor ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta anggota DPR RI Fraksi PKB seperti Abdul Halim Iskandar, Taufik Abdullah, Kaisar Abu Hanifah, Hindun Anisah, Daniel Johan, Rivqy Abdul Halim, Indrajaya, Ahmad Fauzi, Ashari Tambunan, Oleh Soleh, Syamsu Rizal serta tokoh pejabat lainnya.
KEYWORD :Iman Sukri Desa Doktor Universitas Indonesia
