Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak. (Foto: Humas Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com – Kalangan dewan mendorong pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menyajikan rincian anggaran secara lebih detail sekaligus menyiapkan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, dorongan tersebut dilakukan mengingat kenaikan anggaran sebesar dua kali lipat di 2026 dibantukan tahun 2025.
“Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/9).
Legislator asal Jawa Timur IV tersebut menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam perencanaan anggaran, terutama untuk program strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Selain itu, Amin Ak juga menyoroti situasi sosial yang kurang kondusif yang baru-baru ini terjadi di tanah air. Menurutnya, kerusakan infrastruktur mudah dihitung tapi biaya pemulihan yang terkait dengan reputasi Indonesia di mata dunia dan iklim investasi nasional jauh lebih besar.
“Saya punya data sebagai ilustrasi. Di akhir tahun 2023 yield surat utang negara kita yang 10 tahun itu berada di sekitar 6,4%. Namun ketika terjadi dinamika sosial politik pada tahun 2022, itu yieldnya 7,8%. Jadi ketika kondisi tidak stabil, otomatis cost yang harus kita tanggung itu sangat besar,” jelas Amin Ak.
Ia menegaskan, stabilitas politik merupakan faktor kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, Amin Ak menekankan agar pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan solusi konkret pasca aksi demonstrasi, sehingga dinamika sosial di lapangan tidak mengganggu arah pembangunan nasional.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi XI Bappenas Amin Ak PKS anggaran
