Ketua KPK, Setyo Budiyanto memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianti dan bebas dari penjara.
Setyo menegaskan amnesti tidak menghapus perbuatan pidana Hasto yang terbukti terlibat kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.
"Secara proses penegakan hukum, sudah ada putusan. Artinya yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan kejahatan, status itu melekat," ujar Setyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
"Soal ampunan, itu hak kewenangan Presiden," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 2 Agustis 2025 kemarin, Megawati mengaku sedih melihat KPK saat ini.
Lestari Moerdijat: Butuh Dukungan semua Pihak untuk Jawab Tantangan Pembangunan Pendidikan Inklusif
"Maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang sedihnya bukan main saya, saya lah yang membuat yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Mega.
"Coba kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana, coba saja pikir, kan aneh, saya merasa aneh kok, masa urusan begini saja presiden harus turun tangan, coba pikirkan," lanjutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan satu hari setelah Hasto dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih. Hasto bersama sejumlah terpidana lain yang tidak disebut identitasnya menerima amnesti dari Prabowo.
Selain amnesti terhadap Hasto, Prabowo juga memberi abolisi terhadap Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015-27 Juli 2016 Thomas Trikasih Lembong, terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, yang juga bebas dari Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat malam, 1 Agustus 2025.
KEYWORD :KPK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Amnesti Megawato Ketum PDIP Presiden Prabowo
