DPR Bisa Telanjangi KPK

Jakarta - Pembentukan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR bisa diteruskan, sepanjang untuk mengkoreksi kinerja lembaga anti rasuah itu.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita yang juga sebagai salah satu perumus pembentukan KPK mengatakan, DPR sebagai lembaga pengawas tidak masalah menelanjangi kinerja KPK.

"KPK ditelanjangi orang juga boleh kok, KPK juga boleh ditelanjangin lembaga resmi (DPR)," kata Romli, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (1/5).

Ia menegaskan, hak angket terhadap KPK sangat mungkin bisa dilakukan. Namun, hak angket itu hanya bisa ditujukan terhadap adanya pelanggaran konstitusi, bukan untuk membongkar hasil penyidikan KPK.

"Jadi boleh dong DPR itu bertanya tapi harusnya jelas DPR menyampaikan hak angket untuk mempertanyakan hasil laporan BPK boleh itu," tegasnya.

Diketahui, hak angket KPK berawal dari hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK. Hak angket dipicu keraguan DPR akan ada atau tidaknya rekaman pengakuan anggota Komisi III DPR Miryam Haryani saat diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.

KEYWORD :

Hak Angket KPK Paripurna DPR KPK

Penyidik KPK Rossa Sebut Nomor Sri Rejeki Hastomo Milik Hasto PDIP

Komisi XI: Industri Otomotif Resesi, Pemerintah Harus Punya Strategi

Pengguna Terus Meningkat, Rusdi Kirana Siap Dukung Total Perang Lawan Narkoba

Lestari Moerdijat: Kendala untuk Wujudkan Pendidikan Inklusif Harus Segera Diatasi

Mempertahankan Humor di Rumah Tangga, Kunci Harmoni yang Sering Terlupa

Ini Alasan Orang Dewasa Masih Suka Baca Buku Dongeng

Pahamilah Arti Tangisan Wanitamu, Sebelum Menyesal

Ungkapkan Cinta dengan Cara Unik, Biar Lebih Berkesan!