Pimpinan KPK.
Jakarta, Jurnas.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengupayakan agar tidak ada perbedaan pendapat dari empat pimpinan KPK dalam mengambil keputusan.
Hal itu bertujuan agar tidak ada kebingungan lantaran pimpinan KPK tersisa empat orang pasca Firli Bahuri diberhentikan sementara. Sebab KPK menganut prinsip kolektif kolegial.
"Sedapat mungkin lah, dalam masa-masa sementara ini tidak akan dapat beda-beda pendapat dari empat (pimpinan KPK) itu biar tidak bingung kita menghitung dua per tiga dari empat berapa," kata Nawawi kepada wartawan, Selasa 28 November 2023.
Firli diberhentikan sementara setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini mengupayakan musyawarah akan terus dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan.
"Sedapat mungkin, kita akan berlakukan untuk terus bermusyawarah untuk mendapatkan satu produk keputusan yang tidak ada dissenting opinion di dalamnya," kata Nawawi
Pada periode kepemimpinan yang tersisa sekitar satu tahun lagi, pimpinan KPK memprioritaskan untuk fokus terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditargetkan sejak awal tahun.
“KPK harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi bagaimana pun dinamikanya saat ini tidak akan terganggu dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia sehingga bisa mengembalikan kepercayaan dan dukungan publik terhadap lembaga ini," beber Nawawi.
Diberitakan sebelumnya, Nawawi dilantik sebagai Ketua Sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 November.
Dia kemudian mengumpulkan para pimpinan untuk membahas kondisi lembaga setelah Firli Bahuri diberhentikan sementara karena jadi tersangka.
KPK Nawawi Pomolango Kolektif Kolegial Ketua KPK Firli Bahuri
