Jum'at, 01/11/2024 06:29 WIB

Para Aktivis 98 Nilai Saat Ini Banyak Penyimpangan Demokrasi

Fauzan Luthsa dari Famred, pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini telah terjadi penabrakan tatanan demokrasi dan nepotisme secara terang benderang.

Diskusi publik para aktivis 98. Foto: dok. jurnas

JAKARTA, Jurnas.com – Para aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis 98 mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuti menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka menilai saat ini telah banyak terjadi penyimpangan demokrasi yang membuat Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Desakan dan suara mereka itu disampaikan dalam diskusi publik bertema “Tolak Politik Dinasti, Jokowi Harus Cuti” di Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Hadir dalam dialog publik tersebut para aktivis 98 dari berbagai organisasi di antaranya, Frans Immanuel Saragih (Famred/Atmajaya Jakarta), Koordinator Perhimpunan Aktivis 98 Ulung Rusman (Forkot dan Famred), Agung Dekil (Forkot), Sultan Ardy (SMID), Baykuni (Dosen Pasca Sarjana Moestopo), Fauzan Luthsa (Famred), Agung Nugroho (Komrad), Benhard Nababan (Aktivis Buruh), Charlie Simarmata, dan para aktivis perempuan.

“Banyak aktivis yang hadir, hingga memenuhi ruangan diskusi. Bahkan tidak sedikit yang berdiri karena tidak kebagian tempat duduk,” kata Frans Immanuel yang didaulat menjadi pembawa acara dialog publik.

Fauzan Luthsa dari Famred, pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini telah terjadi penabrakan tatanan demokrasi dan nepotisme secara terang benderang.

“Ini tidak bisa didiamkan, harus segera ada upaya agar kejadian seperti ini tidak meluas,” kata Fauzan.

Senada dengan Fauzan, pendapat Agung Nugroho dari Komrad, mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus cuti selama proses Pemilu 2024 berlangsung, karena dikhawatirkan kecurangan akan terjadi, apalagi anaknya maju sebagai kandidat Wapres.

“Walaupun dia mengatakan tidak memihak, tapi lebih elok kalau cuti. Karena pengalaman yang terjadi, hari ini ngomong apa maka besoknya akan ngomong berbeda. Ini sudah menyakitkan hati rakyat,” kata Agung Nugroho.

Sementara aktivis 98 yang menjadi akademisi DR Baykuni menyampaikan bahwa banyak hal sudah terjadi penyimpangan. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk dikenakan sanksi.

“Tahun 1998 pernah melengserkan Soeharto dan pemilu tetap berjalan di 1999. Bukan tidak mungkin apabila (Presiden) cuti atau mundur, Pemilu 2024 akan tetap bisa berjalan karena kita sudah punya pengalaman tentang itu,” ujar DR Baykuni.

Sementara aktivis buruh, Benhard Nababan, menyampaikan pandangan geopolitik yang terjadi. Banyak kepentingan asing di negara kita,” katanya.

Begitu juga dengan aktivis 98 lainnya, Charlie Simarmata, yang juga menyampaikan pesannya bahwa, "Kita jangan tinggal diam karena negara sedang tidak baik baik saja."

KEYWORD :

Perhimpunan Aktivis 98 Jokowi Pemilu 2024




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :