Ketua Umum SP JICT Nova Sofyan Hakim
Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container (SP JICT) Nova Sofyan Hakim mempersoalkan perpanjangan kontrak anak perusahaan PT Pelindo II, PT JICT dengan Hutchinson. Lebih-lebih, diantara kesepakatan perpanjangan kontrak tersebut terdapat skema Global Bond untuk membiayai proyek tersebut.
Nova menilai perpanjangan kontrak antar dua perusahaan mengisyaratkan masih bercokolnya kepentingan asing dalam tata kelola pelabuhan nasional. "Seharusnya aset negara ini dikelola mandiri, sebagai wujud kedaulatan ekonomi negara," ujar Nova dalam seminar "Penyelamatan Aset Nasional, Global Bond dan Perpanjangan Kontrak JICT Yang Berpotensi Merugikan Negara" di hotel Grand Cemara, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Nova mempertanyakan JICT yang lebih mengandalkan kerjasama dengan perusahaan asing. Seharusnya, kata dia, JICT memprioritaskan kerjasama dengan perusahaan BUMN. Nova mengaku heran kontrak kerjasama awal yang berakhir tahun 2019 justru diperpanjang hingga 2039. Ia juga mengkritisi jalinan kontrak hanya berdasarkan ijin prinsip yang dikeluarkan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dijelaskannya, kontrak tersebut miskin legalitas. Pasalnya, kesepakatan perpanjangan kontrak tidak dipenuhi dengan ijin konsesi otoritas pelabuhan dan Kementerian Perhubungan. "RJ Lino nekat memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Hutchinson. RJ Lino saat itu, membuat perpanjangan kontrak JICT secara sepihak hanya dengan modal dukungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno," papar dia.
Berpedoman pada rekomendasi Pansus DPR untuk Pelindo II, Nova menegaskan seharusnya kontrak JICT dengan Hutchinson harus dihentikan. Alasan utamanya, kontrak perpanjangan kerjasama tersebut melanggar ketentuan. "Karena pelanggaran aturan dan potensi kerugian negara," ucapnya.
KEYWORD :Pelindo II Tanjung Priok
