Menteri PPB/Bappenas Bambang Brodjonegoro
Jakarta – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sedang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap data statistik, dan mulai mempertimbangkan data digital atau data sosial sebagai analisa dalam mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
“Data statistik punya masalah waktu. Jadi kita membuat kebijakan untuk ke depan tapi data yang kita gunakan masa lalu,” kata Menteri Bambang, Selasa (21/2) di Jakarta.
Menurut Menteri Bambang, penggunaan data statstik, selain terkendala soal waktu, juga masih menimbulkan spekulasi terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebaliknya.
“Data statistik bisa tepat bisa tidak. Kalau dianggap ini akan berulang terus, data statistik bagus. Tapi, dengan dunia yang makin complicated dan tidak linier lagi, susah untuk mengandalkan bahwa yang terjadi di masa lalu akan terjadi di masa depan,” sambung Menteri Bambang.
Meski demikian, Bambang menilai penggunaan data statistik yang selama ini mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) tidak bisa boro-boro diabaikan. Sebab, BPS sudah membuktikan bahwa lembaga tersebut bisa mendapatkan data yang akurat dengan independensi tinggi. Sehingga kedua jenis data ini, yakni data statistik dan data digital dapat dikombinasikan sebagai referensi kebijakan.
“Mereka (BPS, Red) punya data yang lengkap. Kita harus mengapresiasi kualitas dan independensi BPS yang sudah diakui oleh dunia,” ujarnya.
Melalui konferensi internasional bertajuk ‘Data Revolution for Policy Makers’, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative mendorong kebijakan pemerintah berbasis data digital. Data, menurut Menteri Bambang nantinya akan diperoleh melalui analisa laporan dan keluhan yang disampaikan masyarakat secara partisipatif di media sosial.
Video Pilihan: KPK Bidik Eks Kepala BPN Jaktim Hingga Tersangka Baru Dari Kasus Lukas Enembe
Facebook dan Twitter misalnya tidak hanya digunakan untuk hiburan, melainkan juga berfungsi untuk memperoleh data dari persepsi masyarakat secara real time. Salah satunya bisa diaplikasikan untuk mencegah dan menyikapi fenomena banjir di Jakarta.
“Dengan keberadaan sosmed, paling tidak kita bisa mengetahui titik banjir, meskipun tidak ada validasi secara statistik. Selain itu, data yang diperoleh juga bisa membantu dalam merekayasa lalu lintas misalnya, agar tidak terjadi kemacetan ketika banjir,” tandasnya.
KEYWORD :Bappenas Bambang Brodjonegoro Data Digital BPS
