Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif menerjunkan tim untuk memeriksa laporan masyarakat tentang pembuangan limbah pengolahan nikel (tailing) ke laut oleh perusahaan smelter di Pulau Obi, Halmahera Selatan.
"Menteri ESDM harus meningkatkan pengawasan agar tidak ada perusahaan smelter yang membuang limbah ke laut. Ia khawatir pembuangan limbah smelter dengan cara ini dalam jangka panjang akan membahayakan masyarakat dan ekosistem laut setempat," katanya kepada wartawan, Rabu (7/6).
Mulyanto menerangkan bahwa beberapa masyarakat melaporkan bahwa perusahaan smelter di pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara telah secara intensif membuang limbah smelter mereka ke laut, sehingga air laut dekat pantai mereka menjadi berwarna kecoklatan. Laporan ini juga tersebar luas di media sosial.
“Pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan soal ini. Jangan sampai nanti Pemerintah kebakaran jenggot setelah kasus ini meledak. Mengingat program hilirisasi nikel yang digalakkan Presiden Jokowi semakin intensif di lapangan. Karena proyek smelter ini bukan hanya di Maluku Utara, tetapi juga di beberapa propinsi di pulau Sulawesi,” jelasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebutkan, jangan sampai kasus Buyat di Minahasa, yang pernah meledak menjadi histeria publik, kembali terulang. Dimana PT Newmont membuang limbah tambang di Teluk Buyat, yang berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan menjadi kasus nasional. Penyelesaian kasus tersebut rumit, memakan waktu dan energi.
"Tentunya kita tidak ingin kasus-kasus lingkungan ini berulang. Ini kan kontradiktif, di satu sisi dengan smelter nikel kita ingin menghasilkan produk yang didedikasikan untuk energi hijau, namun prosesnya justru merusak lingkungan," demikian Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS limbah Pulau Obi Halmahera Selatan
