Aktivis berbicara selama rapat umum menentang RUU anti-homoseksualitas Uganda di Komisi Tinggi Uganda di Pretoria, Afrika Selatan, 4 April 2023. (AP / Themba Hadebe)
JAKARTA, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Uganda untuk memikirkan kembali undang-undang anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang bisa menghukum mati para pelakunya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB mengatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan perjanjian internasional utama dan melanggar hak-hak warga negara Uganda.
Ditanya tentang undang-undang yang baru ditandatangani pada konferensi pers pada Selasa, kepala juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan PBB "sangat prihatin" tentang undang-undang anti-LGBTQ.
"Sekretaris Jenderal sangat jelas dan terus menyerukan kepada semua negara anggota untuk menegakkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya kepatuhan terhadap hak dasar dan prinsip non-diskriminasi dan menghormati privasi pribadi," kata Dujarric. .
"Guterres sekali lagi menyerukan kepada semua negara untuk mendekriminalisasi hubungan sesama jenis dan transgender di mana pun. Sederhananya, tidak ada yang boleh dihukum, dipenjara, dikriminalisasi untuk siapa yang mereka cintai," sambungnya.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Ditandatangani menjadi undang-undang pada Senin (29/5), Undang-Undang Anti-Homoseksualitas mengusulkan hukuman penjara 20 tahun bagi siapa pun yang ditemukan mempromosikan homoseksualitas, dan bahkan mengamanatkan hukuman mati untuk homoseksualitas yang diperparah, yang mencakup kejahatan seks terhadap anak-anak, berhubungan seks saat HIV positif, dan inses.
Uganda telah melarang hubungan sesama jenis, tetapi undang-undang baru memberlakukan hukuman yang lebih berat.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya menyerukan peninjauan yudisial "mendesak" atas undang-undang "kejam dan diskriminatif", yang dikecamnya sebagai "resep untuk pelanggaran sistematis terhadap hak-hak" orang Uganda.
Washington juga telah mempertimbangkan undang-undang tersebut, dengan Presiden Joe Biden menyebutnya "memalukan", sambil menyarankan hal itu dapat memengaruhi hubungan dengan AS, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan.
Gedung Putih sebelumnya telah memperingatkan "dampak" untuk undang-undang LGBTQ, mengisyaratkan kemungkinan pembatasan visa, pemotongan anggaran bantuan, dan bahkan sanksi ekonomi.
Beberapa pejabat Uganda menolak apa yang mereka lihat sebagai campur tangan asing yang tidak semestinya di negara mereka, dengan anggota parlemen Asuman Basalirwa baru-baru ini memberi tahu RT bahwa AS harus menjauhi urusan Uganda.
"Undang-undang ini ditandatangani oleh presiden Republik Uganda. Bolehkah saya mengundang Amerika, Kanada, Inggris, dan seluruh Eropa untuk juga membatalkan visa (Presiden Yoweri) Museveni?" kata dia.
KEYWORD :UU Anti-LGBT Uganda PBB Hukuman Mati
