Status Terdakwa, Ahok Harus Non Aktif

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu berdasarkan perintah Undang-Undang (UU).

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2). Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap pejabat pemerintah daerah yang berstatus terdakwa di pengadilan harus dinonaktifkan.

"Harus ada satu tindakan sebelum tanggal 11 Februari dari Mendagri untuk nonaktifkan saudara Ahok karena sudah berstatus terdakwa di pengadilan. Ini adalah perintah undang-undang," kata Fadli.

Fadli bilang, jangan sampai rakyat menilai bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo terkesan tutup mata atas kasus yang sedang menyeret Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua itu.

"Saya kira itu tidak boleh, ini negara yang mempunyai aturan hukum," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Diketahui, masa cuti kampanye Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis setelah masa kampanye Pilkada DKI selesai pada Sabtu (11/2). Setelah masa cuti itu, Ahok akan kembali berkantor seperti semula sebagai Gubernur DKI Jakarta.

KEYWORD :

Terdakwa Ahok Status Ahok Fadli Zon

Pimpinan DPR Sudah Kantongi Nama Calon Dubes Negara Sahabat

MA Kabulkan PK Setya Novanto, Hukuman Dipotong Jadi 12,5 Tahun Penjara

Arsenal Selangkah Lagi Rekrut Viktor Gyokeres dari Sporting

KPK Geledah Rumah Anak Buah Gubernur Sumut Bobby Nasution

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Wilayah Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual

KPK Periksa Direktur Keuangan PT ASDP Terkait Korupsi