Wamenkumham, Edward Omar atau Eddy Hiariej di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/3).
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menonaktifkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej yang tengah diperiksa KPK terkait abuse of power yang dilakukannya.
“Untuk pemeriksan Wamenkumham biar lancar di kpk, lebih baik presiden Jokowi menonaktif dulu eddy omar,” ujar Uchok, Kamis (23/3).
Lanjutnya, KPK harus bertindak cepat dalam menindaklanjuti laporan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada Eddy sapaan akrab Edward.
Menurutnya, segala laporang yang diterima KPK dari masyarakat harus segera ditangani, dan secepat mungkin diproses.
“Dan KPK harus cepat menindaklanjuti laporan masyarakat ke kpk. Kpk jgn banyak diam, dan segera ditanganin wamenkumham,” tambahnya.
Diketahui, Eddy Omar telah mendatangi KPK guna memberikan klarifikasi terkait laporan Sugeng tentang dirinya yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar.
Eddy diduga menerima suap dalam pengurusan legalitas perusahaan PT Citra Lampia Mandiri (CLM), ia diduga menerima suap secara langsung dari Direktur PT CLM yakni Helmut Hermawan.
“Jadi pada hari ini, Senin 20 maret 2023, atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada KPK atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepda fitnah,” ungkap Eddy kepada wartawan, Senin (20/3) kemarin.
Dalam kesempatan yang sama, Sugeng saat itu juga memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai pelapor. Ia mengatakan bahwa Eddy selain menerima uang Rp7 miliar, Wamenkumham itu juga meminta jabatan komisaris untuk dua asisten pribadinya kepada Helmut di PT CLM.
“Komisaris PT CLM. Dia kan (wakil) menteri minta posisi komisaris untuk 2 orang asprinya, tapi dibayar atas nama asprinya,” pungkas Sugeng.
KEYWORD :Joko Widodo CBA Wamenkumham
