TikTok Ilustrasi. (Foto: Dok. Tekno Kompas)
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintahan Joe Biden telah menuntut agar pemilik TikTok di China melepaskan saham mereka di aplikasi video populer atau menghadapi kemungkinan larangan di Amerika Serikat (AS).
Langkah tersebut, pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ), adalah yang paling dramatis dalam serangkaian langkah baru-baru ini oleh pejabat dan legislator AS yang menimbulkan kekhawatiran bahwa data pengguna TikTok di AS dapat diteruskan ke pemerintah China.
TikTok milik ByteDance memiliki lebih dari 100 juta pengguna AS.
Ini adalah pertama kalinya di bawah pemerintahan dari Presiden Demokrat potensi larangan terhadap TikTok terancam. Pendahulu Biden, Donald Trump dari Partai Republik, telah mencoba melarang TikTok pada tahun 2020 tetapi diblokir oleh pengadilan.
Juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan baru-baru ini mendengar dari Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang dipimpin Departemen Keuangan AS, yang menuntut agar pemilik aplikasi di China menjual saham mereka, dan mengatakan jika tidak, mereka akan menghadapi kemungkinan pelarangan aplikasi video oleh AS.
WSJ mengatakan bahwa 60 persen saham ByteDance dimiliki oleh investor global, 20 persen oleh karyawan, dan 20 persen oleh pendirinya.
CFIUS, badan keamanan nasional yang kuat pada tahun 2020 dengan suara bulat merekomendasikan agar ByteDance mendivestasi TikTok.
"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah: Perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses," kata Oberwetter dalam sebuah pernyataan.
Gedung Putih menolak berkomentar.
Kepala eksekutif TikTo,k Shou Zi Chew akan hadir di depan Kongres AS minggu depan. Tidak jelas apakah pemerintah China akan menyetujui divestasi apapun.
Setiap larangan AS akan menghadapi rintangan hukum yang signifikan.
TikTok dan CFIUS telah bernegosiasi selama lebih dari dua tahun mengenai persyaratan keamanan data. TikTok mengatakan telah menghabiskan lebih dari US$1,5 miliar untuk upaya keamanan data yang ketat dan menolak tuduhan mata-mata.
TikTok mengatakan pada Rabu bahwa "cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat".
Sumber: Reuters
KEYWORD :Larangan TikTok Amerika Serikat Joe Biden ByteDance
