Nasim Khan, Kapoksi F-PKB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima audiensi dari sejumlah perwakilan kelompok masyarakat Cilegon mulai dari petani, pekebun, nelayan, organisasi masyarakat dan korban PHK PT Krakatau Steel, di ruang Fraksi PKB, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2023).
Dalam pertemuan itu, Fraksi PKB yang diwakili Nasim Khan menerima sejumlah keluhan yang dirasakan masyarakat Cilegon, mulai dari banyaknya lahan produktif pertanian di Cilegon yang terkikis oleh pembangunan, sulitnya mendapatkan air untuk kepentingan pertanian dan sejumlah permasalahan lainnya.
Kondisi yang dialami masyarakat Cilegon tentu sangat menyedihkan, sebab mereka kini menggantungkan kehidupannya dari hasil panen.
Terlebih, tidak sedikit korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT Krakatau Steel kini beralih profesi menjadi petani dan pekebun. Namun, kenyataan pahit harus kembali mereka alami lantaran terbatasnya lahan dan sulitnya mengakses air.
Oleh karena itu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi VI DPR ini meminta pemerintah Cilegon untuk memperhatikan nasib petani agar tingkat kesejahteraan meningkat.
"Perlu ada Ketegasan dari Pemerintah agar lahan garapan warga cilegon tidak sulit, karena sektor pertanian butuh dukungan riil," kata Nasim.
Selain itu, Nasim juga meminta PT Krakatau Steel dan perusahaan lainnya untuk memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung kemajuan pembangunan dan ekonomi di daerah, terutama dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Mitra Keluarga Bagikan Dividen Rp514 Miliar
Legislator asal Dapil III Jawa Timur ini menegaskan, sejatinya masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dari aktifitas perusahaan yang berada di sekitar mereka.
"Kami ingin keberadaan perusahaan hebat seperti Krakatau Steel berkontribusi pada kehidupan warga sehingga warga lokal tidak sekedar menjadi penonton tapi benar-benar terlibat dan merasa memiliki keberadaan Krakatau Steel di Cilegon," kata Nasim.
*Singgung Krakatau Steel*
Sebagai perusahaan baja terkemuka yang pernah menjadi kebanggaan nasional, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih terjebak dengan utang sebesar US$ 1,7 miliar atau setara Rp 26,2 triliun dan diproyeksikan baru akan lunas selama 17 tahun mendatang.
"Jumlah yang relatif besar, kendati laba perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar US$ 82,17 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun hingga akhir september 2022 lalu," ungkap Nasim.
Selain itu, kata Nasim, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga dihadapkan pada kenyataan yang memilukan.
Pasalnya, kata Nasim, divestasi saham anak perusahaannya yaitu PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL) dan PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI) dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) senilai Rp 3,24 triliun untuk keperluan restrukturisasi dengan kreditur.
"Penjualan saham itu untuk keperluan restrukturisasi dengan kreditur juga adanya keinginan sinergi bisnis antara Krakatau Steel dengan TPIA," kata Nasim.
Dalam kesempatan itu, Nasim juga mengaku terkejut dengan langkah yang diambil Krakatau Steel yang melakukan perampingan karyawan hingga 62 persen menjadi 2.929 orang dari sebelumnya 7.710 orang.
Menurut Nasim, penghematan biaya operasional hingga 41 persen dengan memangkas jumlah karyawan telah mencederai peranan perusahaan BUMN sebagai salah satu media pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Atas hal itu, Nasim memandang pemerintah perlu bersikap tegas agar segera melakukan perbaikan manajemen perusahaan.
"Setelah ditinggal Silmy (Dirut Krakatau Steel; Silmy Karim), mampukan Krakatau Steel (menjadi) lebih baik. (Rencananya) RUPS akan dilakukan tanggal 18 januari, masyarakat cilegon juga bangsa Indonesia berharap dirut benar-benar pilihan terbaik, tidak bermasalah dan bebas KKN," kata Nasim.
Selain persoalan internal, kata Nasim, Krakatau Steel juga harus menghadapi serangan dari luar yakni impor baja murah dari China.
"Fakta yang terjadi bisnis baja Indonesia sedang tidak baik. Banyaknya baja impor baik penggunaan bahan baku maupun produk jadi membuat produksi dalam negeri semakin lesu," kata Nasim.
Mengutip data The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), pada tahun 2021, hampir 50 persen atau 6,6 juta ton merupakan baja impor. Total produksi baja nasional pada tahun itu sebanyak 14 juta ton.
"Harus ada langkah dorongan perbaikan dari Pemerintah agar pasar baja menjadi kembali kompetitif," kata Nasim.
Atas hal itu, Nasim memandang bahwa permasalahan yang dihadapi Krakatau Steel sudah sangat banyak. Bahkan, perusahaan BUMN penghasil baja ini belum tuntas menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri.
Oleh karena itu, Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI mengusulkan pemanggilan manajemen perusahaan baja tersebut guna membahas sejumlah persoalan yang menderanya.
"FPKB di Komisi VI mengusulkan untuk menggelar RDP dan kunjungan ke Krakatau Steel guna membahas permasalahan yang dialami perusahaan," katanya.
KEYWORD :Fraksi PKB Krakatau Steel Nasim Khan
