Menteri Hadi Tjahjanto dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional di UGM. (Foto/Humas Kementerian ATR/BPN)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, hal penting yang dilakukan kementeriannya dalam menghadapi ancaman resesi 2023, yaitu memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat.
Hal itu, disampaikan Hadi Tjahjanto dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (15/10). "Ini bagian dari menyejahterakan masyarakat, karena hanya dengan 10-20 meter, mereka bisa meningkatkan perekonomiannya," kata Hadi dalam keterangannya, diterima Minggu (16/10).
Ada dua langkah besar yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberi kepastian hukum kepada rakyat, yakni melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Terkait PTSL, Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa sebelum adanya PTSL di tahun 2015, ada 80 Juta dari total 126 juta bidang tanah yang belum terdaftar di Indonesia.
"Jika diselesaikan dengan metode sporadis yang rata-rata per tahunnya cuma 500.000, butuh waktu 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah. Tapi dengan PTSL insya Allah bisa kita selesaikan di tahun 2025," ujar Hadi Tjahjanto.
"Kita sudah buatkan roadmap bahwa 2023 kita memetakan 11 juta, kemudian pada 2024 sebanyak 11 juta, dan 2025 sejumlah 3 juta. Jika ditotal sudah 126 juta, jadi perintah Pak Presiden menyelesaikan 126 juta bidang tanah sudah terdaftar bisa selesai," jelas Hadi Tjahjanto.
Disebutkan Menteri Hadi Tjahjanto, Reforma Agraria sangat berperan penting untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi resesi, karena Reforma Agraria menghasilkan penataan aset dan penataan akses yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat.
"Oleh karena itu kita langsung melakukan aksi dengan menghubungi Kanwil-Kanwil (BPN) untuk berkoordinasi dengan gubernur agar diaktifkan segera Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), untuk mencari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan diredistribusi kepada masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto.
"Mari kita bersama-sama memberantas permasalahan, konflik agraria, dan sengketa pertanahan. Dan terus kita gelorakan percepatan PTSL, kita selesaikan persoalan agraria, agar ancaman ke depan, krisis ekonomi melanda tapi tidak ada yang kelaparan," pungkas Hadi Tjahjanto.
Adapun kegiatan Seminar Nasional ini turut dihadiri oleh beberapa Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Hukum UGM, dan jajaran Kementerian ATR/BPN.
KEYWORD :
ATR/BPN Hadi Tjahjanto resesi 2023 HANTARU PTSL Reforma Agraria
