Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menyambut baik Program Minyak Goreng Rakyat yang baru diluncurkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap lewat program tersebut, masyarakat dapat membeli minyak goreng curah dengan harga terjangkau. Sebab Program Migor Rakyat mematok harga migor curah sebesar Rp 14 ribu per liter.
"Mudah-mudahan, insyaAllah jadi jalan terbaik untuk rakyat. Nanti kita dengar penjelasan resminya dari Mendag dalam rapat," terang Andre kepada wartawan, Rabu (18/5).
Politikus Gerindra itu menyatakan, sebelum Program Minyak Goreng Rakyat diluncurkan dirinya sudah berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) selaku Holding Pangan atau ID Food, Frans Marganda Tambunan.
Diungkapkan bahwa program tersebut menargetkan 10 ribu titik penyaluran agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya selain melibatkan BUMN juga melibatkan pihak swasta.
"Kita sudah dapat konfirmasi dengan Dirut Pangan, Pak Frans, bahwa mereka akan bekerjasama BUMN dengan swasta, harapannya akhir Mei ini sudah ada 10 ribu titik," terang Andre.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat itu menambahkan, dari penjelasan Frans Marganda diketahui jika Holding Pangan diberikan tanggungjawab sebanyak 5 ribu titik penyaluran minyak goreng curah.
Dimana penyediaan atau penyaluran minyak goreng murah itu dilakukan melalui Warung Pangan, jaringan gerai ID Food yang sistem penjualannya dipantau melalui aplikasi digital.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Program Minyak Goreng Rakyat saat ini sudah terdapat di 1.200 titik yang tersebar di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya akan dibuka yakni wilayah Sulawesi.
"Mudah-mudahan minggu depan sudah ada di 5.000 titik dan nanti akan menjadi 10 ribu titik di seluruh Indonesia," kata Lutfi di Jakarta, Selasa (17/5).
Titik penjualan berada di dekat pasar tradisional atau daerah padat penduduk. Diharapkan akses masyarakat terhadap minyak goreng murah itu bisa mudah dan ketersediaan minyak goreng curah semakin banyak dan mudah ditemui dan berdampak pada stabilitas harga, khususnya curah.
Jika stabilitas pasokan dan harga sudah sesuai keinginan pemerintah, maka langkah relaksasi kebijakan larangan ekspor minyak sawit akan dipertimbangkan.
"Sekarang yang kita tekankan adalah ketersediaan dan keterjangkauan, begitu stabil, nanti kita berbicara bagaimana relaksasi dari larangan ekspor ini," ujarnya.
Sementara Direktur Komersial ID Food, Ardiansyah Chaniago, menambahkan, penjualan minyak goreng curah itu dipantau lewat sistem digital. Pembeli diharuskan menunjukkan KTP dan dipindai. Pasalnya, masyarakat dibatasi maksimal membeli 2 liter per hari.
"Kita sudah lihat sebenarnya masyarakat tidak pernah lebih mengkonsumsi minyak goreng makanya kita tentukan dua liter per hari," katanya.
Lantaran data pembeli yang terekam dalam sistem, pembeli tidak dapat membeli minyak goreng di warung pangan lain. Itu untuk mencegah adanya panic buying atau bahkan penimbunan.
Ke depan, kata Ardiansyah, data KTP pembeli akan diintegrasikan ke Kartu Keluarga sehingga kemungkinan setiap anggota keluarga membeli dengan KTP di waktu bersamaan bisa dicegah.
Adapun harga jual juga dikunci Rp 14 ribu per liter. ID Food, kata Ardiansya, dapat memonitor harga tersebut dari sistem. Penjual sudah diberikan margin Rp 1.000 per liter harga harga jual dari ID Food hanya Rp 13 ribu per liter
"Stoknya juga bisa kita pantau misal stok biasanya 200 liter per hari, tiba-tiba sisa 50 liter, itu bisa kita minta pedagangnya untuk lakukan pemesanan," katanya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI Andre Rosiade minyak goreng ID Food Gerindra
