Illustrasi Pabrik Kelapa Sawit kualitas ekspor. (Foto istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - - Larangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya memiliki efek samping. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan terus mengevaluasi dampak tersebut.
"Ini (dampak larangan ekspor) akan terus kita evaluasi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media, Jumat (13/5/2022).
Febrio mengatakan pemerintah memiliki prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pokok. Oleh sebab itu, kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah disebut sudah sejalan dengan tujuan itu.
"Kebijakan yang kita ambil memang konsisten dengan prioritas tersebut. Prioritas-prioritas ini terus akan kita lihat dan evaluasi hari demi hari, minggu demi minggu, memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tetap terjaga, daya beli masyarakat dan ketersediaan bahan pokok di Indonesia tetap terjaga," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan turunannya demi menyelesaikan masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di dalam negeri sejak akhir 2021.
Larangan ekspor yang berlaku sejak 28 April 2022 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, Refined, Bleached, & Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO).
Belum diketahui sampai kapan waktu larangan ekspor CPO akan berlaku. Katanya hingga harga minyak goreng curah turun sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang sebesar Rp 14 ribu per liter.
Ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai kebijakan tersebut menurutnya tidak akan efektif menurunkan harga minyak goreng yang masih menjadi polemik.
"Saya memperkirakan kebijakan ini tidak akan menurunkan harga secara tajam. Harga minyak tetap akan mahal karena harga global memang mahal. Kalaupun ada penurunan tidak akan besar," tuturnya kepada detikcom, Minggu (24/4/2022).
Malah menurut Piter kebijakan pelarangan ekspor CPO berpotensi menimbulkan over kill. Maksudnya Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir terbesar CPO akan kehilangan potensi ekspor yang besar.
"Kebijakan ini menurut saya berpotensi over kill. Dengan kebijakan ini kita kehilangan potensi ekspor yang cukup besar. Sementara dampaknya tidak akan signifikan," terangnya.
Di sisi lain menurut Piter dampak negatif kebijakan ini akan lebih banyak dirasakan oleh para petani sawit dan pengusaha CPO kelas menengah bawah. Sebab mereka tidak bisa menyimpan hasil produksi karena keterbatasan alat.
Sementara para pengusaha CPO besar memiliki fasilitas penyimpanan yang mumpuni. Meski kehilangan potensi pendapatan, setidaknya mereka masih bisa bertahan.
"Apabila kebijakan ini dilakukan dalam jangka panjang mereka (petani dan pengusaha CPO menengah) yang akan sangat terpukul mengalami kerugian besar. Dan saya yakin akan muncul kegaduhan," ucapnya.
KEYWORD :
Larangan ekspor minyak goreng CPO dievaluasi
