Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan tentang situasi di tengah invasi Rusia ke Ukraina dengan fokus pada perempuan, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manhattan, New York City, New York, pada 11 April 2022. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid )
New York, Jurnas.com - Pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, semakin banyak mendengar laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual di Ukraina.
Dikutip dari Reuters, hal ini disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin (11/4), ketika kelompok hak asasi manusia Ukraina menuduh pasukan Rusia menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang.
Presiden La Strada-Ukraina, Kateryna Cherepakha mengatakan, hotline darurat organisasinya telah menerima telepon yang menuduh tentara Rusia atas sembilan kasus pemerkosaan, yang melibatkan 12 wanita dan anak perempuan.
"Ini hanya puncak gunung es," katanya kepada dewan melalui video. "Kami tahu dan melihat - dan kami ingin Anda mendengar suara kami - bahwa kekerasan dan pemerkosaan sekarang digunakan sebagai senjata perang oleh penjajah Rusia di Ukraina."
Rusia telah berulang kali membantah menyerang warga sipil sejak invasinya ke Ukraina dimulai pada 24 Februari.
Pekan lalu, PBB mengatakan, pemantau hak asasi manusia PBB sedang berusaha memverifikasi tuduhan kekerasan seksual pasukan Rusia, termasuk pemerkosaan berkelompok dan pemerkosaan di depan anak-anak. Termasuk mengklaim pasukan Ukraina dan milisi pertahanan sipil juga telah melakukan kekerasan seksual.
Misi Ukraina di PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tuduhan terhadap pasukan Ukraina.
Adapun Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada Dewan Keamanan mengatakan, Ukraina dan sekutunya memiliki niat yang jelas untuk menampilkan tentara Rusia sebagai sadis dan pemerkosa.
"Rusia, seperti yang telah kami nyatakan lebih dari sekali, tidak berperang melawan penduduk sipil," kata Polyanskiy.
Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous, mengatakan bahwa semua tuduhan harus diselidiki secara independen untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
"Kami semakin mendengar tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual," katanya kepada dewan. "Kombinasi perpindahan massal dengan hasil tekanan besar dari wajib militer dan tentara bayaran dan kebrutalan yang ditampilkan terhadap warga sipil Ukraina telah mengangkat semua bendera merah."
Semua pihak dalam perang Ukraina memiliki sistem wajib militer, di mana para pemuda diwajibkan oleh hukum untuk melakukan dinas militer. Ukraina dan Rusia saling menuduh menggunakan tentara bayaran.
Rusia mengatakan sedang melakukan "operasi militer khusus" untuk mendukung deklarasi kemerdekaan oleh separatis di dua provinsi di Ukraina timur.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Kantor Kejaksaan Agung Ukraina "meluncurkan mekanisme khusus dokumentasi kasus kekerasan seksual oleh tentara Rusia terhadap perempuan Ukraina".
KEYWORD :Invasi Rusia ke Ukraina Dewan Keamanan PBB Kekerasan Seksual
