Jum'at, 17/05/2024 19:14 WIB

Jangan Cuma Imbauan, Anggota DPR: Pemerintah Seharusnya Tindak Pengusaha Nakal Minyak Goreng

Sejauh ini pemerintah hanya bisa mengimbau dan menyindir. Padahal dengan kewenangan yang ada harusnya pemerintah bisa menindak pengusaha nakal tersebut.

Seorang pedagang menata minyak goreng yang dijual di Pasar. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebut pemerintah lemah hadapi produsen minyak goreng sawit (MGS) yang membangkang. Meskipun sudah terbukti ada pelanggaran oleh sebagian pengusaha tapi pemerintah tidak berani ambil tindakan tegas.

“Sejauh ini pemerintah hanya bisa mengimbau dan menyindir. Padahal dengan kewenangan yang ada harusnya pemerintah bisa menindak pengusaha nakal tersebut,” kata dia kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Negara, kata Mulyanto lagi, memiliki mandat secara struktural yang bersifat memaksa. Juga memiliki regulasi, aparat penegak hukum, aparat pajak, sistem insentif dan disinsentif dalam rangka menegakkan aturan main bernegara (rule of the game).

“Semua harus dikerahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan mereka. Negara tidak boleh terlihat lemah dan kalah di hadapan pengusaha MGS nakal. Ini soal marwah negara," tegas Mulyanto.

"Ini kan lucu. Melihat pelanggaran yang ada Pemerintah cuma bisa mengimbau atau menyindir-nyindir," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, melaporkan, saat ini ada 75 perusahaan yang terdaftar sebagai produsen MGS curah.

Dari total 81 perusahaan yang ditarget. Sebanyak 55 perusahaan telah mulai memproduksi. Rata-rata produksi dan distribusi mencapai 4.640 ton per hari (7/4). Selebihnya 26 perusahaan tidak terdaftar dan tidak memproduksi.

Sementara itu Menteri BUMN, Erick Thohir, menyindir agar perusahaan swasta jangan jadi orang asing di negeri sendiri yang tidak mau membantu kesusahan masyarakat untuk memproduksi MGS curah

Sebelumnya dilaporkan Kementerian Perindustrian, seluruh perusahaan pemilik nomor registrasi SIINAS telah memproduksi dan mengalokasikan minyak goreng curah sekitar 2 kali lipat dari kebutuhan harian nasional atau sebesar 14.000 ton per hari. Sementara kebutahan MGS curah per hari hanya 7 ribu – 8 ribu ton.

"Sekarang baru ketahuan kalau data yang ada selama ini hanya sekedar perkiraan alias prediksi yang jauh dari akurat. Data mutakhir memperlihatkan bahwa produksi MGS curah hanya 4 ribu ton per hari atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat. Apalagi di saat bulan Ramadhan, kebutuhan MGS diperkirakan meningkat. Jadi jangan heran kalau harga MGS curah masih di angka Rp. 19.950 per kg (data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 10/4) jauh di atas HET yang Rp. 15.500 per kg.  Kalau begini cara kerja Pemerintah wajar kalau dipermainkan mafia MGS," jelas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan dengan telah terbentuknya Satgas MGS Curah, semestinya Pemerintah bertindak tegas terhadap Pengusaha MGS nakal ini.

“Kalau perlu umumkan ke publik nama-nama perusahaan nakal tersebut agar publik tahu dan dikenakan sanksi sosial,” tandasnya.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto minyak goreng Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :