Sabtu, 18/05/2024 23:32 WIB

Wakil Ketua MPR Harap Kedepankan Kearifan Lokal Dalam Membangun Manajemen Penanggulangan Bencana

Menurut Lestari, negara harus terlibat dalam setiap upaya perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perlindungan dari setiap ancaman bencana.

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Manajemen Kebencanaan Terpadu yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/1). (Foto: MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Sebagai negara yang rawan bencana, kearifan lokal wajib dijaga dan dilestarikan dalam upaya mengantisipasi sejumlah ancaman bencana di tanah air. Keterpaduan penanggulangan bencana perlu pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Di era teknologi saat ini, kearifan lokal juga bisa dikedepankan dalam tahapan manajemen menghadapi ancaman bencana," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menuju Manajemen Kebencanaan Terpadu yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/1).

 

Menurut Lestari, negara harus terlibat dalam setiap upaya perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perlindungan dari setiap ancaman bencana.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan sejumlah upaya penanggulangan bencana untuk menjadi suatu manajemen yang terpadu untuk menghadapi berbagai ancaman bencana.

Karena, ujar Rerie, disamping banyak berkah dari alam Indonesia yang subur, bangsa ini juga menghadapi kondisi alam yang rentan terjadi bencana alam.

Rerie berharap di dalam upaya membangun keterpaduan dalam manajemen penanggulangan bencana saat ini juga dikedepankan kearifan lokal, agar upaya penanggulangan bencana tersebut dapat benar-benar dipahami dan mampu dijalankan masyarakat.

Kepala Pusat BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan dalam melaksanakan tugasnya BMKG berkerja atas dasar perintah UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan tujuan melindungi segenap anak bangsa, tumpah darah Indonesia dengan melakukan prediksi, prakiraan terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika serta peringatan dini terkait cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan iklim ekstrem.

Pelayanan informasi terkait meteorologi, klimatologi dan geofisika, menurut Dwikorita, diberikan kepada masyarakat juga ke 12 sektor yang membutuhkan seperti antara lain sektor transportasi, energi, perikanan dan pertanian.

Menurut Dwikorita, sinergi telah dilakukan BMKG dengan sejumlah lembaga antara lain dalam hal informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Selain itu, dia mengungkapkan, BMKG juga sudah menjalankan manajemen terpadu dalam penanggulangan bencana dengan BNPB dan Badan Geologi lewat penggunaan server data bersama yang sudah terintegrasi.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bencana BNPB, Udrekh mengungkapkan, upaya penanggulangan bencana ditujukan untuk menekan tingkat kerugian dan kematian dampak dari bencana tersebut.

Pada 2019, ujar Udrekh, Presiden Jokowi menegaskan perlu perencanaan, pelibatan pakar, sinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya menghadapi ancaman bencana.

Untuk memenuhi keterpaduan dalam penanggulangan bencana, tambah Udrekh, perlu edukasi dan literasi yang masif terkait upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang bencana.

Udrekh berpendapat, saat ini kita memerlukan tata kelola penanggulangan bencana yang operasional dan bukan hanya pada tataran aturan semata.

Sehingga, tambahnya, masyarakat mampu menjadi subjek dalam upaya penanggulangan bencana. Karena saat ini, diakui Udrekh, pelaksana penanggulangan bencana di pusat dan daerah kapasitas skil dan pengetahuannya masih terbilang rendah.

Ahli Tsunami dan Perekayasa BRIN, Widjo Kongko mengungkapkan tiga lempengan besar yang melintas di Indonesia selalu bergerak 7 cm-11 cm per tahun dan dalam 400 tahun terakhir tercatat 200 kali tsunami di tanah air.

Separuh dari tsunami yang terjadi di Nusantara itu, tegas Widjo Kongko, terjadi di Indonesia Timur.

Peristiwa gempa dan tsunami yang berdampak menimbulkan kerugian yang besar, menurut Widjo Kongko, karena banyak hal yang tidak diketahui oleh para pemangku kepentingan.

Dengan kondisi tersebut, tegasnya, upaya mitigasi dan edukasi terkait potensi bencana di tanah air harus konsisten dilakukan oleh semua pihak.

 

KEYWORD :

Kinerja MPR Lestari Moerdijat Kearifan Lokal Manajemen Penanggulangan Bencana




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :