Kamis, 19/05/2022 12:20 WIB

Politisi Palestina Sebut Joe Biden Tak Ada Bedanya dengan Donald Trump

Palestina memandang pemerintahan Biden sebagai generasi kedua dari apa yang disebut Kesepakatan Abad Ini.

Presiden AS Joe Biden dan Tim Tanggap COVID-19-nya mengadakan panggilan rutin mereka dengan Asosiasi Gubernur Nasional untuk membahas tanggapan Pemerintahannya terhadap varian Omicron dan untuk mendengar dari para Gubernur tentang kebutuhan di Negara Bagian mereka, di South Court Auditorium di White House, di Washington, pada 27 Desember 2021. (Foto: Reuters/Evelyn Hockstein)

Yerussalem, Jurnas.com - Pejabat tinggi Palestina mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tentang masalah Palestina. Menuruntya, Biden tidak berbeda dari pendahulunya, Donald Trump.

Anggota Komite Sentral gerakan Fatah, Sabri Saidam mengatakan, Biden menyerah kepada penindasan Israel terhadap Palestina. "Kepemimpinan Palestina menginginkan tindakan, bukan kata-kata, dari pemerintahan Biden," kata Saidam kepada Anadolu Agency.

Ia mengatakan, Palestina memandang pemerintahan Biden sebagai "generasi kedua" dari apa yang disebut "Kesepakatan Abad Ini," mengacu pada rencana politik yang diajukan Trump untuk mengakhiri konflik, yang ditolak keras oleh warga Palestina.

Saidam mengatakan, Washington, di bawah Biden, hanya menawarkan "pelayanan bibir" kepada Palestina tanpa perubahan nyata dalam kebijakan, dengan pengecualian pengembalian dukungan keuangan kepada Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.

AS adalah donor terbesar UNRWA tetapi pendanaan dipotong oTrump pada 2018, sebelum Biden memulihkannya tahun lalu. Badan tersebut mendukung ribuan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon dengan sekolah, layanan kesehatan, dan ketahanan pangan.

"Ada positif verbal pada tingkat hubungan dengan AS," kata Saidam. "Apa yang kami saksikan adalah olahraga kata-kata ... hasilnya nol, sejauh ini."

Menurut Saidam, yang paling dituntut Palestina adalah dimulainya kembali proses perdamaian dengan Israel, atas dasar solusi dua negara.

Pembicaraan damai antara Palestina dan Israel gagal pada  2014 karena penolakan Tel Aviv untuk membebaskan tahanan Palestina dan menghentikan pembangunan pemukiman.

Ia mengatakan, Biden menyatakan dukungan untuk dimulainya kembali pembicaraan damai, tetapi belum mengambil langkah-langkah praktis mengenai masalah tersebut.

Biden juga gagal memenuhi janjinya untuk membuka kembali kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington dan Konsulat AS di Yerusalem Timur, yang keduanya ditutup oleh Trump.

Pemimpin Fatah itu mengatakan "kebrutalan" Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut di bawah pengawasan Biden.

Ia memperingatkan bahwa politisi, militer, dan pemukim Israel telah bersatu melawan Palestina. "Palestina tidak punya pilihan selain kembali bersatu untuk menghadapi geng-geng ekstremis ini," katanya.

Saidam mengatakan, Fatah, yang dipimpin Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, ingin membersihkan perbedaan internal dalam Gerakan dan mencapai rekonsiliasi komprehensif dengan Hamas.

"Kami ingin mengatasi semua tantangan, baik di dalam PLO maupun dengan fraksi lain, melalui formula konsensus di mana semua fraksi bersatu dan mulai bekerja agar mereka bergabung dengan PLO," kata Saidam.

Fraksi Hamas dan Jihad Islam belum bergabung dengan PLO, menuntut reformasi ekstensif sebagai prasyarat.

Ditanya tentang tawaran Aljazair menjadi tuan rumah dialog antar-Palestina, Saidam menggambarkan pembicaraan faksi dengan pejabat Aljazair sebagai berbuah.

Bulan lalu, Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune mengumumkan rencana menjadi tuan rumah pertemuan faksi-faksi Palestina. Delegasi dari Hamas dan Fatah mengunjungi Aljazair pekan lalu untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Aljazair.

"Apa yang menyatukan kami dengan Aljazair adalah kecintaannya pada Palestina dan keinginannya mengatasi ketegangan dan mencapai rekonsiliasi, dan kami melihatnya sebagai lingkaran yang nyaman di mana kami dapat bekerja dan membentuk posisi kolektif untuk Palestina," kata Saidam.

Pejabat Fatah menekankan perlunya semua pihak untuk mengatasi hambatan untuk mencapai rekonsiliasi. Sebuah divisi politik dan geografis terjadi di wilayah Palestina sejak 2007, setahun setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif di Jalur Gaza.

Fatah sejak itu menguasai Tepi Barat, sementara Hamas mengambil alih daerah kantong tepi laut itu. Banyak upaya telah gagal sejauh ini untuk mengakhiri keretakan antara dua gerakan saingan.

TAGS : Palestina Pendudukan Israel Joe Biden Amerika Serikat Donald Trump




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :