Gatot. S. Dewa Broto
Pasca penetapan Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dodi Iswandi sebagai tersangka, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta panitia Asian Games 2018 (INASGOC/ Indonesia Asian Games Organizing Comittee) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) memetik pelajaran. Yakni lebih berhati-hati dan waspada dalam pemanfaatan anggaran negara maupun sumber keuangan lain.
“Mengingat harapan pemerintah, OCA dan publik bagi suksesnya penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sangat tinggi, sehingga tidak boleh sedikitpun ternodai persoalan hukum. Karena itu, Kemenpora, INASGOC dan KOI prihatin atas adanya kasus ini,” tutur Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga merangkap Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot Dewa Broto dalam keterangan tertulisnya.
Gatot menegaskan, INASGOC, Kemenpora dan KOI tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi kualitas, kecepatan dan akurasi kinerja mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 meski ada masalah tersebut. Namun tetap harus meningkatkan kewaspadaannya agar hal-hal seperti itu tidak terulang.
Sekjen KOI ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 pada tahun anggaran 2015. Ia diduga terlibat kasus korupsi kegiatan "Carnaval Road to Asian Games 2018" pada enam kota di Indonesia yang disinyalir tidak melalui proses lelang sehingga diduga melanggar aturan. Kerugian negara yang diakibatkan DI mencapai Rp5 miliar dari total anggaran untuk enam kegiatan sebesar Rp61 miliar.
Sebenarnya, lanjut Gatot pihak INASGOC, Kemenpora dan KOI sudah mengambil kebijakan antisipatif agar persiapan penyelenggaraan Asian Games XVII Tahun 2018 ini tetap pada koridor ketentuan yang berlaku, sehingga jika ada hal-hal yang berpotensi tidak dikehendaki (khususnya dari aspek administrasi dan keuangan) dapat dicegah seawal mungkin. Yakni dengan memasukkan Kepala BPKP dan Kepala LKPP dalam keanggotaan Tim Pengarah Panitia Nasional Asian Games XVIII Tahun 2018 dan juga memasukkan Taufiqurachman Ruki sebagai sala satu anggota Panitia Nasional Asian Games XVIII Tahun 2018 lewat Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Asian Games XVII Tahun 2018.
Selain itu, INASGOC sejak bulan Pebruari 2016 dan beberapa bulan berikutnya juga telah berkoordinasi dengan BPK, Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan agar kinerja administrasi dan keuangan INASGOC tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat anggaran yang sedang dan akan digunakan oleh INASGOC cenderung makin sangat besar. Koordinasi antara pihak INASGOC dengan lembaga-lembaga terkait memang untuk sementara waktu berdampak pada INASGOC karena banyak rencana penggunaan anggaran menjadi agak terlambat dan cenderung dilakukan sangat berhati-hati, seperti di antaranya untuk pembayaran Broadcasting Fee kepada OCA, penggunaan anggaran INASGOC tahun 2016 sebesar Rp 52 milyar untuk berbagai kegiatan yang sudah terlaksana (termasuk honorarium yang belum terbayarkan) juga diperiksa berulang-ulang agar lebih berhati-hati dan beberapa hal lain.
Namun demikian, lanjut Gatot, kelambatan dan kehati-hatian ini sama sekali tidak mengganggu dan berpengaruh pada kinerja INASGOC yang saat ini harus melakukan akselerasi terhadap sejumlah kegiatan persiapan INASGOC. Bukti tidak terganggunya kinerja INASGOC ini diwujudkan dengan tidak adanya keluhan berarti dari OCA terhadap kinerja INASGOC, karena koordinasi dengan OCA tetap terus berlangsung, termasuk pelaksanaan IT Audit dan Broadcasting Audit dan juga monitoring OCA terhadap percepatan infrastruktur venue dan wisma atlet oleh Satuan Tugas Infrastruktur Asian Games XVIII Tahun 2018 yang masih on schedule. Dengan adanya kasus yang menimpa Sekjen KOI, INASGOC dan KOI pun diminta lebih waspada lagi. (Advertorial)
Asian Games 2018 KOI INASGOC
