Pembicara dalam acara 110 Tahun Kelapa Sawit Indonesia dan Perananya bagi Negara, Rabu (24/11).
JAKARTA, Jurnas.com - Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kabul Wijayanto mengatakan, misi BPDPKS adalah mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan.
Dijelaskan Kabul bahwa tugas BPDPKS adalah melakukan penghimpunan dana, pengelolaan dana dan penyaluran dana sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait.
"Harapannya penyaluran dana ini tepat guna untuk program sumber daya manusia (SDM), program penelitian dan pengadaan, program promosi, program peremajaan sawit rakyat, dan program sarana dan prasarana," kata Kabul pada acara `110 Tahun Kelapa Sawit Indonesia dan Perananya bagi Negara`, Rabu (24/11).
Melalui program tersebut, kata Kabul, BPDPKS melakukan upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit, menjaga stabilisasi harga sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), dan mendukung hilirisasi industri.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kabul mengatakan, BPDPKS aktif melakukan promosi, diplomasi dan litigasi sawit internasional. "Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan citra sawit dalam negeri," ujarnya.
Ke depan, kata Kabul, BPDPKS akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka pencapaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar 180 ribu hektare.
Selain itu, BPDPKS juga akan meningkatkan kemitraan antara perusahaan besar negara/swasta dengan kelompok tani dalam rangka mempercepat pekerjaan peremajaan kebun kelapa sawit.
Indonesia Pengguna Biodiesel Paling Besar
"Kami juga akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatikan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan program PSR Rencana Kerja Program Biodiesel Tahun 2022," ujarnya.
Agar program BPDPKS ke depan makin maksimal, Kabul mengusulkan dukungan kebijakan dari kementerian/lembaga terkait, untuk penyelesaian lahan yang masuk Kawasan hutan agar dapat mengikuti program peremajaan perkebunan sawit.
"PSR, sarana prasarana, dan lahan sampai sekarang masih belum selesai. Ini semua ternyata menjadi domain pengambil kebijakan dan tentuknya kita dorong agar segera putus dan diselsaikan," ujarnya.
Kabul juga mengatakan, dukungan dari pimpinan Polri dan Kejaksaan RI sangat penting agar aparat penegak hukum di daerah dapat mendukung kesuksesan program yang terkait dengan industri kelapa sawit.
"Sentera-sentra sawit yang ada di Indonesia tidak bisa dilepaskan komitmen pemerintah daerah, dinas pekebunan, dan dinas lainnya. Ini tidak bisa dilepaskan. Itu menjadi panglima di masing-masing derah," sambungnya.
KEYWORD :BPDPKS Kelapa Sawit Kabul Wijayanto
