Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB, Nasim Khan (dua dari kanan) saat menerima DPRD Halmahera Barat, Jumat (12/11/2021).
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggalakkan pembangunan `tol laut` demi menyeimbangkan dan memudahkan jalur distribusi dan mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
Namun, ketika jalur tol laut sudah hadir dan sudah berjalan, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan bagi stabilitas harga. Sebaliknya malah memberikan efek penambahan biaya untuk pelaku usaha, seperti yang terjadi pada kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako)
Demikian disampaikan Perwakilan DPRD Kabupaten Halmahera Barat saat audiensi dengan DPR RI dari Fraksi PKB yang diwakili Anggota Fraksi PKB di Komisi V DPR RI, Dedi Wahidi dan Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan di Ruang rapat Fraksi PKB DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2021).
Merespon kondisi itu, Anggota Fraksi PKB dari Komisi VI DPR RI, Nasim khan mengakui bahwa Tol Laut memang belum maksimal menyetabilkan harga.
"Akan tetapi, Tol Laut merupakan langkah awal untuk mencapai terciptanya perbaikan jalur distribusi antar pulau di Indonesia. Problemnya seringkali sama dari dulu hingga kini: moda transportasi yang masih jarang. Ini memang persoalan yang mesti segera dibenahi," ujar Nasim.
Sementara, terkait dengan terjadinya disparitas harga, khususnya kebutuhan sembilan bahan pokok, Nasim mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan urusan logistik (Bulog) untuk menggelar operasi pasar di seluruh indonesia, tak terkecuali wilayah tertinggal, terluar dan terdepan.
"Ketika yang terjadi saat ini berupa membesarnya margin dalam setiap transaksi perdagangan, maka perlu dilakukan langkah operasi pasar dari Kementerian Perdagangan dan juga Bulog, untuk komoditas kebutuhan
pokok," kata Nasim Khan.
Menurut Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini, langkah Operasi Pasar diperlukan agar mengetahui secara detail apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dan harga sembako bisa segera distabilkan.
"Ini menarik disimak, karena ternyata tol laut yang menghubungkan Halmahera Barat dengan pulau-pulau lain ternyata manfaatnya belum bisa dirasakan semua pelaku usaha," ujar Nasim.
Ditegaskan Nasim Khan, Disparitas harga biasanya terjadi karena berbagai faktor, seperti bencana alam. "Sesuatu di luar batas manusia, karena bencana itu datang tiba-tiba," ujar wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini.
Kemudian, Sentra produksi dan distribusi yang tidak merata, serta bervariasinya biaya logistik di daerah. "(Kalau faktor) ini, (seharusnya) bisa kita upayakan agar sentra produksi dan distribusi bisa lebih banyak di berbagai titik. Juga biaya logistik harus bisa ditekan, dilakukan dengan peningkatan infrastruktur terutama di moda transportasi," sambung dia.
Sebagai bagian dari Tol Laut, Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI ini, mitra kerjanya itu sebenarnya memiliki program Gerai Maritim: mendistribusikan barang terutama bahan-bahan pokok dari pulau-pulau besar ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Tujuannya mengurangi disparitas harga.
"Dalam program ini Pemerintah memberikan subsidi biaya pelabuhan rata-rata 40 – 50% dari biaya muatan container," ungkap Nasim.
Selanjutnya, Nasim juga mengungkapkan penyebab terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara, tak terkecuali seperti yang terjadi di Halmahera Barat pada awal Oktober 2021. Menurutnya, penyebab kelangkaan itu dikarenakan adanya keterlambatan Kapal.
"Koordinasi sudah dilakukan antara Pertamina dan Pemerintah Daerah, persoalan terjadi di masalah teknis: keterlambatan kapal pengangkut BBM," kata Nasim.
*Bangkitkan Perekonomian Masyarakat Lewat UMKM, BUMDesa dan Koperasi*
Menurut Nasim, Terpuruknya kondisi UMKM saat ini harus menjadi perhatian semua pihak, karena sektor UMKM merupakan salah satu sektor pendorong perkonomian nasional yang cukup signifikan.
Dengan jumlah dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, upaya pemulihan sektor itu pun harus segera dilakukan dengan dukungan semua pihak.
Nasim juga mendorong agar pemberdayaan UMKM dan Koperasi di wilayah Halmahera Barat menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal tersebut agar pembangunan daerah bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat kecil.
"Ini perlu sekali adanya pendampingan dan bukan sekedar sosialisasi, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang akibat pandemik COVID-19. Berbagai program bantuan dari Pemerintah Pusat sudah dialokasikan. Tinggal pemangku kepentingan di daerah untuk membantu memudahkan prosesnya," ujar Nasim.
Kabupaten Halmahera Barat sendiri sudah sering adanya pengiriman puluhan kontainer Kopra, Cumi, Cengkeh, Arang, dan Ikan, dari Halmahera Barat ke Surabaya. Misalnya, Cumi segar dari Jailolo sudah termasuk program proritas Pemda Kabupaten Halmahera Barat untuk dikirim ke Surabaya melalui Tol Laut.
Ditegaskan Nasim, harus ada sinergitas antar pelaku usaha dan pemerintahan daerah. Sebab, para pelaku UMKM ini tak sedikit di antara mereka mengalami masalah finansial akibat pandemi Covid-19 ini.
Oleh karenanya, pelaku UMKM harus juga dibantu, diantaranya melalui dukungan peralatan produksi, promosi, pelatihan dan atau sebagainya.
Dengan dibangunnya sentra produksi dan distribusi yang semakin banyak, harga menjadi lebih stabil karena disebabkan stok yang berlimpah dan distribusi menjadi mudah.
"Intinya di ketersediaan barang. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) salah satunya, ini bisa menjadi lembaga yang dapat diarahkan untuk menjaga stabilitas harga," kata Nasim.
Melalui BUMDes, berbagai hasil produksi di Halmahera Barat bisa dikumpulkan
langsung dari pelaku usahanya.
Kemudian, BUMDes juga berperan menjadi pemasok berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung ke pasar.
"Pendirian lumbung desa melalui BUMDes tidak hanya menjadi buffer stock (cadangan penyangga), melainkan juga lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar," ujar dia.
"BUMDes itu intinya menjual jasa pelayanan kepada warga masyarakat dan usaha-usaha masyarakat, apapun usahanya. Misalnya, hasil pertanian tidak langsung dijual dalam bentuk barang mentah, tetapi diolah agar menghasilkan nilai tambah," sambung dia.
KEYWORD :Tol Laut Disparitas Harga Halmahera Barat Fraksi PKB Nasim Khan
