Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan enam anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Dalam persidangan perkara ini, enam legislator DKI disebut meminta percepatan pencairan dana pengadaan tanah ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
"Tentu setiap fakta sidang dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya," kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, (29/10).
Ali mengatakan informasi itu akan didalami dalam saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Ali meminta masyarakat tetap memantau persidangan tersebut.
"Kami akan konfirmasi fakta sidang dimaksud termasuk nanti kepada terdakwa," ujar Ali.
Kabar mengenai legislator yang meminta percepatan pencairan ini terungkap dari Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Dia diperiksa untuk terdakwa mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.
"Izin membacakan BAP (berita acara pemeriksaan), kami sebutkan, banyak orang lain juga yang meminta tolong proses percepatan pencairan contohnya teman-teman dari DPRD,` kata jaksa penunttut KPK, Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, (28/10)
Adapun enam anggota DPRD yang disebut ialah, Suhaimi selaku Wakil Ketua DPRD, Misan Samsuri selaku Wakil Ketua DPRD, Yusuf selaku Sekretaris Komisi C DPRD, Andyka selaku anggota Komisi C.
Kemudian Cinta Mega selaku anggota Komisi C, dan Jamaluddin selaku anggota Komisi A. Selain itu, ada pula eks Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Boy Sadikin.
KEYWORD :Korupsi Tanah di Munjul DPRD DKI Jakarta KPK
