Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada 3 Juni 2015 [Adam Berry/Getty Images]
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia di Mesir, menyusul laporan baru-baru ini oleh Human Right Watch yang mengutuk pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan pemerintah.
"Orang Mesir harus diyakinkan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di negara mereka," kata Al-Sisi dilansir Middleeast, Sabtu (18/09).
Dia menambahkan bahwa adanya praktik yang salah di Mesir adalah karena manifestasi kemiskinan, ketidaktahuan dan budaya.
"Tidak ada yang berhak menyinggung orang lain, baik melalui intimidasi atau pelecehan, karena itu adalah pelanggaran hak asasi manusia," kata Al-Sisi, menekankan bahwa hukum diperlukan untuk mengendalikan masyarakat.
Presiden menunjukkan bahwa pemerintahnya meresmikan kompleks penjara terbesar dalam beberapa minggu.
"Seorang tahanan di salah satu kompleks itu akan menjalani hukumannya dengan cara yang manusiawi, dan akan ditawari makanan, perawatan kesehatan, dan reformasi budaya," jelas Al-Sisi.
Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menahan $130 juta bantuan militer sampai Mesir memenuhi tolok ukur hak asasi manusia tertentu.
Pengumuman itu muncul tiga hari setelah Al-SIsi mengungkapkan apa yang disebut media lokal sebagai strategi hak asasi manusia baru, di mana ia menyusun rencana untuk melindungi hak asasi manusia untuk pertama kalinya sejak ia menjabat pada tahun 2014.
Di Mesir, ada sekitar 60.000 tahanan politik yang disiksa secara sistematis, ditolak perawatan medisnya sementara penerapan hukuman mati meroket.
KEYWORD :Pelanggaran HAM Pemerintah Mesir Laporan PBB
