Anis Byarwati, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan
Jakarta, Jurnas.com - Kabar mengenai utang Indonesia yang terus meroket, kembali menghangat seiring dengan disampaikannya laporan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp 5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7% (yoy). Hal ini mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati.
Menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Kamis (16/09), wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah. Pertama, Anis menyarankan agar koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat.
Haris YL Diduga Korban Mafia Auditor BPK, Terpidana Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel
Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN. Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru. Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada.
Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN. “Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegas Anis.
COVID-19 Bukan Lagi Darurat Kesehatan Global
Politisi senior PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. “Jangan ugal-ugalan. ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang," katanya.
Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran.
Laporan Keuangan BI 2022 Peroleh WTP dari BPK
“Akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya Pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” pungkas Anis.
KEYWORD :Anis Bryarwati Laporan Keuangan Pandemi Covid
