Jum'at, 22/10/2021 14:37 WIB

Golkar Harap Persoalan Penambahan Anggaran PON XX Papua Tak Melanggar UU

Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan. Barangkali memang masih perlu kesamaan persepsi mengenai bagaimana agar ini bisa diselesaikan dengan baik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Mujib Rohmat. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Diperlukan afirmasi atau penegasan dari pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp1,4 triliun bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua, pada 2-15 Oktober 2021 mendatang. 

Hal itu sebagaimana diutarakan anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan dan meninjau sejumlah venue PON XX, di Jayapura, Papua, akhir pekan lalu.

Adapun saat ini anggaran penyelenggaraan PON XX yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun.

“Sementara APBN (yang dianggarkan) oleh Menpora sudah selesai yaitu Rp1,7 triliun. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan dana dari APBN lewat Kemenpora. Karena itu semoga nanti ada teman dari DPRD (Papua) yang akan ke Jakarta menemui langsung presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Di sisi lain, politisi Golkar ini mengingatkan, pada proses pengalokasian anggaran harus tertib administrasinya. Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.

“Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan. Barangkali memang masih perlu kesamaan persepsi mengenai bagaimana agar ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya.

Dari paparan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, disebutkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun ini rencananya akan dialokasikan untuk akomodasi kontingen, transportasi, konsumsi, dan tambahan kegiatan lainnya. Permintaan tambahan anggaran ini bersumber langsung dari PB PON.

“Saya kira (persoalan tambahan anggaran) ini bisa diselesaikan. Karena ini pemerintah diharapkan punya kearifan terhadap kondisi yang seperti ini meskipun harus tetap tertib terhadap keuangan,” tambah Mujib.

Dengan adanya tambahan anggaran ini, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut berharap akan semakin menambah antusiasme atlet, official atlet, hingga masyarakat setempat untuk menyaksikan PON XX. Sebab, dengan capaian vaksinasi dosis I yang telah menyentuh angka 70-80 persen dan pembangunan infrastruktur yang telah siap, akan semakin menandakan bahwa para atlet, khususnya yang berasal dari Papua, mampu mewujudkan tagline ‘Kitorang Bisa’ meraih prestasi di PON XX.

“Dan yang lebih penting lagi, ini momentum untuk memberi perhatian kepada masyarakat daerah, khususnya masyarakat Papua, bahwa kita tidak membedakan satu daerah dengan yang lainnya. Juga dengan adanya PON, berarti pembangunan nasional yang diletakkan di Papua sebagai provinsi yang paling timur,” tutupnya. 

TAGS : Warta DPR Komisi X DPR PON XX Papua Anggaran Golkar




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :